Pemimpin Oposisi Korea Selatan Didakwa Mentransfer Dana ke Korea Utara
JAKARTA - Pemimpin oposisi Korea Selatan pada Hari Rabu didakwa atas tuduhan penyuapan dalam sebuah skema yang diduga menggunakan sebuah perusahaan pembuat pakaian dalam untuk mentransfer dana ke Korea Utara dan memfasilitasi kunjungan ke Pyongyang ketika ia masih menjabat sebagai gubernur provinsi, kata laporan berita.
Wakil Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung dinyatakan bersalah atas penyuapan dan mentransfer dana ilegal dalam konspirasi yang melibatkan Ssangbangwool Group untuk mengirim dana sebesar 8 juta dolar AS ke Korea Utara ketika ia menjabat Gubernur Provinsi Gyeonggi.
Ssangbangwool adalah kelompok bisnis yang dimulai sebagai pembuat pakaian dalam dan kemudian berkembang ke bisnis lain.
Panggilan ke kantor urusan publik di Kantor Kejaksaan Distrik Suwon tidak dijawab.
Lee telah membantah keterlibatan atau pengetahuan tentang skema tersebut, yang dimulai pada tahun 2019 dan 2020 dan ditujukan untuk mempromosikan proyek komersial dengan Korea Utara dan kunjungan Lee ke Pyongyang, yang akan memoles statusnya sebagai tokoh politik yang sedang naik daun.
"Saya tidak sebodoh itu," kata Lee tahun lalu, menyebut tuduhan terhadapnya sebagai "fiksi" karena pengadilan menolak surat perintah penangkapannya, melansir Reuters 12 Juni.
"Kreativitas jaksa penuntut semakin buruk," katanya setelah dakwaan pada Hari Rabu.
Baca juga:
- Teror Kelompok Bersenjata dan Pemerasan Ubah Tila Menjadi Kota Hantu, Penduduk Enggan Kembali ke Rumah
- China Bilang Pria yang Ditangkap di Taiwan Bertindak Atas Kemauan Sendiri dan akan Dihukum
- Dua Pria di Amerika Serikat Dijatuhi Hukuman Penjara Usai Coba Jual Minyak Iran ke China
- Yordania dan Mesir Minta Israel Patuhi Resolusi DK PBB Tentang Gaza atau akan Menjadi Negara Paria
Lee adalah kandidat Partai Demokrat untuk pemilihan presiden pada tahun 2022. Ia kalah tipis dari Yoon Suk-yeol, seorang jaksa karier. Lee sendiri masih dianggap sebagai pesaing utama untuk pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2027.
Ia sedang menjalani persidangan terpisah atas tuduhan korupsi yang berasal dari masa jabatannya sebagai wali kota sebuah kota dekat Seoul.
Diketahui, KTT pertama antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 2000, yang dianggap sebagai awal dari periode keterlibatan, tercoreng setelah pejabat pemerintah dihukum karena mentransfer dana ke Pyongyang melalui Hyundai Group, yang kemudian memiliki hak eksklusif untuk usaha bisnis utama di Korea Utara.