AS Berharap Usulan Gencatan Senjata di Gaza Terlaksana Jika Hamas Setuju
JAKARTA - Departemen Luar Negeri AS berharap usulan gencatan senjata yang diungkapkan secara terbuka oleh Presiden Joe Biden minggu lalu akan terlaksana jika kelompok pejuang Palestina, Hamas, menyetujuinya.
Pernyataan itu disampaikan pada Senin (3/6) untuk menanggapi komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal Biden memaparkan versi rencana yang tidak lengkap.
"Perang akan dihentikan untuk memulangkan para sandera, dan setelah itu kami akan mengadakan diskusi. Ada rincian lain yang tidak disampaikan presiden AS kepada publik," kata Netanyahu kepada anggota parlemen menurut laporan media Israel dilansir ANTARA dari Anadolu, Selasa, 4 Juni.
Namun, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan pemerintahan Biden sepenuhnya yakin apa yang disampaikan Biden adalah usulan Israel.
"Jelas, itu adalah usulan yang mereka susun setelah berkonsultasi dengan Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir--tiga negara yang telah memainkan peran mediasi selama proses ini, tetapi ini pada akhirnya merupakan usulan Israel dalam hal posisinya," kata Miller.
"Satu-satunya hal yang menghalangi gencatan senjata langsung saat ini adalah Hamas," ujar dia, menambahkan
Rencana tersebut disampaikan kepada Hamas pada Kamis pekan lalu. Gedung Putih mengatakan bahwa mereka masih menunggu tanggapan resmi Hamas.
Hamas, pada bagiannya, mengatakan akan menanggapi secara positif setiap usulan yang mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, upaya rekonstruksi, pemulangan para pengungsi, dan penyelesaian kesepakatan pertukaran sandera yang menyeluruh.
Usulan yang disampaikan Biden mencakup tiga tahap gencatan senjata, yang puncaknya adalah proses bertahun-tahun untuk membangun kembali wilayah Gaza yang hancur, pemulangan semua sandera--baik yang hidup maupun yang tewas--yang ditahan di Gaza.
Tahap pertama akan dimulai dengan gencatan senjata selama enam minggu untuk membebaskan warga Israel termasuk perempuan, orang tua, dan mereka yang terluka, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina.
Pasukan Israel juga akan ditarik dari sejumlah lokasi yang oleh pejabat senior pemerintahan Biden disebut sebagai daerah padat penduduk.
Jenazah beberapa sandera juga akan dikembalikan, dan warga sipil Palestina akan diizinkan untuk kembali ke rumah dan lingkungan mereka di seluruh Gaza, termasuk di wilayah utara tempat Israel telah menerapkan pembatasan besar-besaran.
Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan ditingkatkan secara drastis hingga mencapai 600 truk per hari, kata Biden.
Para negosiator akan berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang belum terselesaikan selama tahap pertama yang berlangsung selama enam minggu, termasuk rasio tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan warga Israel yang disandera.
Usulan tersebut mencakup kalimat yang memungkinkan gencatan senjata diperpanjang sebelum tahap kedua dimulai, selama pembicaraan terus berlanjut.
Baca juga:
Rasio pertukaran tahanan merupakan masalah penting karena pada tahap kedua semua sandera yang masih hidup akan dibebaskan, termasuk semua personel militer pria Israel. Pasukan Israel juga akan sepenuhnya mundur dari Gaza.
Fase terakhir meliputi dimulainya pembangunan kembali Gaza, yang diperkirakan memakan waktu hingga lima tahun, dan pemulangan sandera tambahan yang masih ditahan di Gaza.
Lebih dari 36.400 warga Palestina tewas sejak Israel memulai perangnya di Gaza delapan bulan lalu.
Sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 82.600 orang lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Serangan lintas batas yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 menyebabkan sekitar 1.200 kematian di pihak Israel.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dalam putusan terbarunya telah memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum kota itu diserbu pada 6 Mei lalu.