300 Kades dan Lurah Berkompetisi Perebutkan Paralegal Justice Award 2024
JAKARTA - Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN Kemenkumham) secara resmi membuka kegiatan Paralegal Academy, Selasa malam, 28 Mei, di Gedung Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Depok, Jawa Barat.
Acara ini juga menandai dimulainya Paralegal Justice Award (PJA) 2024, sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan pembekalan ilmu paralegal serta mengapresiasi kepala desa/lurah yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan perkara dan memberi bantuan hukum kepada masyarakat secara nonlitigasi dan inklusif.
Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana menyoroti peran penting paralegal dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, pemberdayaan hukum, serta mendukung advokat dalam melakukan pemberian bantuan hukum ke masyarakat. Uniknya, selama ini peranan paralegal kerap dilakoni secara tidak langsung oleh kepala desa/lurah di daerah.
“Paralegal dapat memberikan layanan dan bantuan hukum sebagai wujud dari hadirnya negara hukum di tengah-tengah masyarakat. Kepala desa/lurah bukan hanya memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal yang menjalankan urusan administrasi pemerintahan, namun juga menjadi tokoh sentral yang dipatuhi warganya serta pengayom yang dapat melindungi kepentingan desa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi,” ujar Widodo, dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu 2 Juni.
Widodo menambahkan bahwa melalui PJA, BPHN ingin memberikan penghargaan kepada kepala desa/lurah yang telah berhasil menciptakan lingkungan desanya yang tertib hukum, aman, dan masyarakatnya sadar hukum.
Baca juga:
Penghargaan tersebut bertajuk Non Litigation Peacemaker (NLP), dan akan diberikan kepada kepala desa/lurah yang mengikuti dan dinyatakan lulus dalam Paralegal Academy yang diadakan selama tiga hari ke depan.
“Selain itu, bagi desa/kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat seiring dengan program prioritas pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional, akan diberikan penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita,” jelas Widodo di hadapan 300 peserta Paralegal Academy yang hadir.
Indikator penilaian Anubhawa Sasana Jagaddhita yakni desa/kelurahan yang fokus pada kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam serta kearifan lokal adat istiadat setempat.
Kemudian, bagi kepala desa/lurah yang mendapatkan NLP sekaligus Anubhawa Sasana Jagaddhita atas desa/kelurahan yang dipimpinnya, maka akan mendapatkan apresiasi tertinggi, yaitu anugerah Paralegal Justice Award 2024.
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Agung, Irwan Rosady, mengungkapkan bahwa tidak seharusnya semua konflik yang ada di masyarakat naik ke ranah hukum. Di sinilah peran penting kepala desa dan lurah dalam melakukan penyelesaian konflik di antara warganya.
“Dengan bantuan dan fasilitasi kepala desa dan lurah, diharapkan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Mahkamah Agung mendukung penuh penyelenggaraan Paralegal Academy dan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada kepala desa dan lurah,” tambah Irwan.