Pemkot Surabaya Beri Kesempatan SMP/Mts Tampung 5.135 Lulusan SD
SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2016 dalam mengatur keseimbangan layanan pendidikan.
Dalam Permendikbud tersebut, jumlah per rombongan belajar (rombel) jenjang SMP diatur 32 siswa dan maksimal dalam satu sekolah 33 kelas.
Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Bidang Sekolah Menengah (Sekmen) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho, menjelaskan berdasarkan data Dispendik Surabaya, jumlah lulusan SD/MI tahun 2021 di Kota Pahlawan sebanyak 46.575 siswa.
Sedangkan daya tampung SMP/MTs berjumlah 23.232 siswa dan SMP Negeri 18.208 siswa (terdiri dari 569 rombel). Sehingga dari total daya tampung tersebut ada selisih sekitar 5.135 siswa.
"Dari selisih jumlah 5.135 lulusan SD tersebut, pemkot memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada SMP/ MTs swasta untuk menampung mereka," kata Aji, sapaan akrabnya, Jumat, 12 Maret.
Sementara pihak SMP/MTs swasta juga menyampaikan daya tampung 23.232 tersebut, masih kemungkinan ada revisi penambahan jumlah.
"Sehingga kemarin Pak Wali Kota juga menyampaikan bahwa silahkan bagi teman-teman sekolah swasta untuk mendapatkan murid sebanyaknya. Nah, dari 5.135 lulusan itu yang kemudian diutamakan kepada teman-teman sekolah swasta dulu," ujarnya.
Baca juga:
- Satgas COVID-19 Pastikan Vaksin AstraZeneca Belum Digunakan di Program Vaksinasi
- Satgas COVID-19 Pastikan Pemerintah Ikuti Perkembangan Vaksin AstraZeneca Usai Negara Eropa Setop Penggunaan
- Bawa Sabu 1 Kg dalam Sepatu, 2 Penumpang Citilink Ditangkap di Bandara Kualanamu
- Viral Video Sopir Truk di Sumut Dipalak, Pelaku Bermotor Vixion Lempar Batu ke Kaca
Artinya, pada saat selesai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN tahun 2021 nanti, pemkot akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi SMP/MTs swasta untuk menjaring siswa.
Sampai batas waktu pendaftaran SMP/MTs swasta nanti masih ada anak yang tidak tertampung di sekolah, maka itu yang kemudian menjadi tanggungjawab Pemkot Surabaya.
"Jadi nanti ketika SMP swasta sudah tidak bisa menampung lagi, maka itu yang kemudian menjadi tanggungjawab Pemkot Surabaya. Jadi kalau dibilang kita menambah rombel tidak, kita PPDB-nya tetap sesuai dengan Permendikbud," katanya.