Gabung Pemerintahan Prabowo, NasDem Dinilai Tak Tahan Oposisi Karena Risiko 'Menderita'
JAKARTA - Partai NasDem menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai calon presidennya, Anies Baswedan kalah dalam pertarungan Pilpres 2024. Alih-alih jadi oposisi, partai yang diketuai Surya Paloh itu malah ingin bergabung dengan koalisi rival politiknya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan Partai NasDem merupakan partai pragmatis yang butuh kekuasaan untuk kepentingan ekonomi bisnis bahkan hukum. Disamping memang, NasDem tidak punya tradisi dan DNA oposisi.
"NasDem tidak punya tradisi oposisi, tidak punya DNA oposisi walaupun partai lahir pasca reformasi, PKS punya. Dalam konteks itu saya lihat, NasDem nanti ujungnya koalisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk PKB juga sama," ujar Ujang saat dihubungi VOI, Selasa, 30 April.
"Kenapa seperti itu? Karena kebutuhan berkuasa, karena berkuasa enak punya semua hal, baik dalam konteks ekonomi, hukum, bisnis bisa didapatkan ketika berkuasa," sambungnya.
Baca juga:
- Ruangan Sekjen DPR Indra Iskandar hingga Stafnya Jadi Target Geledah KPK
- Rudal Rusia Hantam Gedung Pendidikan di Odesa Ukraina, 5 Orang Tewas
- Polda Metro Bongkar Pabrik Tembakau ‘Pinaca’ di Sentul, Laboratorium Narkoba Pertama di Indonesia
- Menag: Fatwa Ulama Saudi Sebut Haji Non Prosedural Ibadahnya Tidak Sah
Menurut Ujang, NasDem tak tahan oposisi karena beresiko pada keberlangsungan ekonomi dan bisnisnya, serta persoalan hukum ke depan. Berada di luar pemerintahan bagi NasDem, sama saja mempersulit partai dan menderita.
"Oposisi itu kan dikerjai, sulit, susah, menderita maka tidak banyak partai mengambil pilihan oposisi, dan disitulah kunci mengapa banyak partai merapat. Jadi itu pertimbangan NasDem untuk masuk pemerintahan sesuai dengan prediksi saya," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.