Kepala BKF: Kemenkeu Pastikan Defisit APBN Terkelola dengan Baik
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik.
“(Defisit) kami kelola dengan baik. Saat ini kami cukup bisa mengelola risikonya dengan baik,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu kepada wartawan usai kegiatan halal bihalal di Kementerian Keuangan Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis 25 April.
Pernyataannya tersebut merespons Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang menyebut target defisit anggaran meningkat jadi 2,45 persen sampai 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 2,29 persen pada tahun ini.
Di samping defisit, RKP 2025 juga menyatakan rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan naik ke level 39,77 persen hingga 40,14 persen pada tahun anggaran tersebut.
Target itu juga lebih tinggi dibandingkan target tahun ini, di mana target rasio utang 2024 dipatok pada level 38,26 persen.
Menanggapi hal itu, Febrio mengatakan target rasio utang masih dalam proses. Ia meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari proses penyusunan rencana anggaran tahun depan.
“Nanti kita ikuti prosesnya. Ini kan proses siklusnya sudah jelas bahwa penyusunan APBN dimulai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), lalu ada RKP. Ini nanti prosesnya di DPR. Jadi, kita ikuti saja prosesnya,” jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah telah menyepakati untuk menjaga defisit APBN 2025 berada di bawah 3 persen.
"Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3 persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membahas komposisi RAPBN 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4).
Baca juga:
Ia menyatakan pemerintah masih terus menajamkan berbagai desain maupun postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara baik.
"Sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri. Jadi, APBN 2025 tetap akan kami susun," ucap Sri Mulyani.
Selain itu, kata dia, komunikasi dengan pemerintahan baru juga akan dilakukan perihal program-program prioritas yang akan dilaksanakan tersebut.