Pemerintah Tanggapi Isu Utang di Presidensi G20: Tidak Ada Masalah, Fiskal Kita Disiplin

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia siap menjalankan amanah sebagai Presiden G20 selama periode 2022 mendatang, termasuk dalam menghadapi isu utang negara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah sama sekali tidak terganggu dengan isu utang dalam keketuaan di forum G20 tahun depan. Menurut dia, RI memiliki pondasi keuangan negara yang solid serta masih berada dalam koridor yang cukup aman.

“Utang Indonesia tidak ada masalah,” tegasnya dalam webinar bertajuk Presidensi G20 Manfaat Bagi Indonesia dan Dunia, Senin, 6 Desember.

Febrio menambahkan, keyakinan tersebut tercermin dari langkah pemerintah yang menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara optimal di masa sebelum pandemi.

“Selama bertahun-tahun khususnya mulai 2016, defisit APBN kita itu selalu di bawah 3 persen (terhadap Produk Domestik Bruto/PDB), lebih sering di bawah 2 persen dari PDB. Jadi fiskal kita sangat disiplin,” tuturnya.

Strategi itu kemudian membawa pengaruh terhadap pengelolaan utang yang tercatat jauh dari ambang maksimal yang ditetapkan undang-undang, yakni 60 persen dari PDB.

“Itulah yang membuat rasio utang kita terhadap PDB sangat rendah di 30 persen sebelum pandemi atau tepatnya pada 2019 dan menjadi salah satu level utang terendah di dunia,” tegasnya.

Febrio lantas membandingkan besaran kewajiban negara tersebut dengan utang beberapa negara yang sama-sama masuk dalam kelompok G20.

“Kenaikan utang kita selama pandemi itu ‘hanya’ 10 persen dari PDB. Banyak negara (di G20 seperti) Argentina yang selama pandemi utangnya naik 50 persen dari PDB, makanya sekarang krisis. Kemudian China naiknya itu sampai 40-an persen, serta Brazil yang naiknya tinggi sekali dan saat ini sedang krisis,” jelasnya.

Oleh karena itu, Febrio optimistis beban utang tidak akan menghalangi Indonesia dalam Presidensi G20 sepanjang tahun depan. Terlebih, pemerintah sudah menetapkan mulai 2023 defisit APBN dikembalikan ke level di bawah 3 persen guna menekan pembiayaan anggaran.

“Kita memiliki komitmen fiskal yang baik dan itu yang membuat kita selama pandemi punya modal yang kuat untuk bisa menaikan utang dengan sangat kredibel. Setelah ini kita melakukan komitmen 2023 untuk defisit 3 persen atau lebih rendah lagi. Jadi jangan khawatir utang kita aman,” ungkap dia.

Sebagai informasi, level utang pemerintah dalam laporan APBN terakhir adalah sebesar Rp6.687,28 triliun atau setara dengan 39,69 persen PDB di akhir Oktober 2021. Bukuan ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi September 2021 yang sebesar Rp6.711,52 triliun atau 41,38 persen PDB.