Manfaat Nyata Presidensi G20 Indonesia: Mobilisasi Kerja Sama dan Pendanaan di Tingkat Global
Ilustrasi Presidensi G20 Indonesia. (Foto via ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Bagikan:

JAKARTA - Presidensi G20 Indonesia akan digelar di Bali, 15-16 November 2022. Kegiatan ini diyakini bakal membawa dampak luar biasa kepada Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan manfaat nyata yang dihasilkan dalam Presidensi G20 Indonesia. Di antaranya adalah memobilisasi kerja sama dan pendanaan di tingkat global.

"Faktor utama yang perlu kita lihat adalah manfaat nyata-nya. Itu tadi yang concrete deliverable, bisa menggalang mobilisasi dana dan juga mobilisasi kerja sama untuk dunia," ujar Febrio, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 5 November.

Dia mengatakan, mobilisasi kerja sama dan pendanaan akan terjadi pada isu, terutama yang menyangkut kesehatan, transisi energi, ekonomi digital hingga food insecurity.

Adapun, isu- isu tersebut merupakan isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia yang meliputi, arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi.

Dalam kesempatan ini, Febrio kemudian menyampaikan, negara- negara anggota G20 mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20. Apalagi pelaksanaannya di tengah adanya ketidakpastian perekonomian di tingkat global, pasca pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik.

Dia menyampaikan capaian Presidensi G20 Indonesia ini merupakan kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Presidensi G20 Indonesia diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang nyata (concrete deliverable).

Dari sisi substansi, forum ini diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata melalui proyek, program, atau inisiatif. Harapannya bisa menjadi lead examples pembangunan yang berkelanjutan bagi negara lain.

Nantinya itu akan dituangkan dalam Leaders’ Declaration pada bagian Annex atau lampiran dan diharapkan mampu menjadi legasi Indonesia bagi G20.

Lalu, dari sisi fisik, forum ini diarahkan untuk memberikan efek berantai terhadap sektor transportasi, akomodasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).