Kritik Rencana AS, PM Netanyahu akan Melawan Upaya Penjatuhan Sanksi Terhadap Militer Israel
JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik tajam rencana Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden, terkait rencana menjatuhkan sanksi kepada salah satu satuan Israel Defense Forces (IDF), atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat yang diduduki.
Dugaan pelanggaran tersebut terjadi sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober dan dikatakan telah melibatkan anggota Batalyon Netzah Yehuda di Tepi Barat yang diduduki.
"Sanksi tidak boleh dijatuhkan kepada Israel Defense Forces!" tulisnya di X, dilansir dari CNN 23 April.
"Pada saat tentara kita sedang memerangi monster teror, niat untuk menjatuhkan sanksi terhadap sebuah unit di IDF adalah puncak absurditas dan moral yang rendah," lanjut Netanyahu.
Ia menyatakan, dirinya dan pemerintahnya akan "bertindak dengan segala cara" untuk melawan upaya AS dalam menjatuhkan sanksi terhadap warga Israel.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan lalu mengatakan, ia telah membuat keputusan apakah akan memotong dana untuk unit keamanan Israel tertentu, terkait laporan pelanggaran hak asasi manusia sebelum tanggal 7 Oktober.
Dia tidak menyebutkan nama Batalyon Netzah Yehuda. Pada Hari Senin, Menlu Blinken mengatakan "dalam beberapa hari ke depan, kami akan menyampaikan lebih banyak lagi, jadi mohon nantikan saja."
Diberitakan sebelumnya, Batalyon Netzah Yehuda disebut beranggotakan pemukim Yahudi ortodoks muda dan radikal yang tidak diterima di satuan IDF lainnya. Jika sanksi dijatuhkan, batalyon itu tidak akan bisa mendapat bantuan dan akses pelatihan militer dari AS.
Baca juga:
- Terima Hasil Tinjauan Independen, Sekjen PBB Serukan Seluruh Pihak Mendukung UNRWA
- Terbayang Serangan Hamas ke Israel Siang dan Malam, Kepala Intel IDF: Saya Menanggung Penderitaan Perang
- Mundur dari Kepala Intelijen Militer Israel, Mayjen Haliva: Divisi di Bawah Komando Saya Gagal Jalankan Tugas
- AS Veto Rancangan Resolusi Keanggotaan Penuh PBB Palestina, Indonesia: Khianati Aspirasi Menciptakan Perdamaian
Media Israel melaporkan, Washington sudah menyelidiki sejumlah unit militer Israel atas dugaan pelanggaran HAM selama lebih dari satu tahun terakhir.
Seorang sumber AS menyatakan sanksi tersebut akan melarang Israel mengucurkan dana bantuan militer dari AS untuk membantu Batalyon Netzah Yehuda membeli persenjataan. Meski demikian, Israel tentu masih memiliki sumber dana lainnya di luar bantuan AS untuk membiayai batalion itu, kata sumber AS tersebut.