4 Menteri Jokowi Diyakini Bakal Patahkan Fitnah ke Prabowo-Gibran di Sidang MK
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman meyakini kehadiran empat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memberi efek positif untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Habiburokhman, keterangan empat menteri tersebut bakal membantah fitnah dan hoaks yang selalu ditujukan kepada Prabowo-Gibran.
"Supaya terbongkar semua itu fitnah-fitnah keji terhadap paslon 2 (Prabowo-Gibran). Jadi dengan hadirnya empat menteri itu semua fitnah, semua hoaks, semua dusta, akan terklasifikasi akan terbantahkan," ujar Habiburokhman, Kamis 4 April.
Gerindra, kata Habiburokhman, tak mempermasalahkan keempat menteri Jokowi memberikan keterangan di MK. Menurut dia, keterangan para menteri penting agar MK memahami konteks persoalan yang didalilkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ya biasa saja, enggak ada masalah. Kan memberikan keterangan bukan sebagai saksi atau ahli," tandas Habiburokhman.
Dia juga menegaskan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 bukan karena melakukan politisasi bantuan sosial atau bansos. Begitu juga, kata dia, pencalonan Gibran sudah absah dan sah secara hukum.
"Nggak ada kami memanfaatkan kementerian, bansos. Tidak ada juga persoalan ketidakabsahan cawapres," pungkas Habiburokhman.
Diketahui, Ketua MK Suhartoyo mengatakan 8 hakim konstitusi sudah memutuskan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memanggil 4 menteri hadir di sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kemudian, MK juga memanggil pihak dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)."Enggak ada kami memanfaatkan kementerian, bansos. Tidak ada juga persoalan ketidakabsahan cawapres," pungkas Habiburokhman.
Diketahui, Ketua MK Suhartoyo mengatakan 8 hakim konstitusi sudah memutuskan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memanggil 4 menteri hadir di sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kemudian, MK juga memanggil pihak dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Ini semata-mata untuk kepentingan para hakim. Dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sesungguhnya kami tolak, tetapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan para hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024," ujarnya.
Baca juga:
Suhartoyo juga menegaskan hanya hakim konstitusi saja yang akan bertanya kepada empat menteri saat mereka memberikan keterangan di sidang pembuktian sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April. Keempat diminta keterangan demi kepentingan mahkamah.
"Keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman adalah para hakim," pungkas Suhartoyo.