Wapres Minta Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi PT Timah yang Seret Crazy Rich
JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp271 triliun diusut tuntas.
Hal itu disampaikan Wapres dalam keterangan pers usai menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 4 April.
“Mengenai masalah Timah, saya kira ini memang kita prihatin ya. Karena itu, saya minta kasus ini terus diusut dan dikembalikan supaya uang yang diambil secara tidak sah dikembalikan kepada pemerintah agar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wapres dilansir ANTARA.
Wapres juga mengimbau agar perusahaan tambang lain yang berpotensi melakukan kecurangan serupa dapat lebih diawasi.
“Kalau memang ada yang terjadi itu, supaya juga diproses secara hukum. Perusahaan yang belum, supaya dijaga agar jangan sampai yang terjadi di Timah itu juga mengalir atau ikut terkena pada tambang-tambang yang lain,” ujar Wapres.
Baca juga:
- ICW Soroti Kehadiran Eddy Hiariej di Sidang Sengketa Pilpres: Praperadilan Tak Memutus Pembatalan Penyidikan KPK
- Anggota DPR Saksi Prabowo-Gibran Akui Manfaatkan Bansos Jadi Insentif Elektoral
- Ketua MK Marah BW Berdebat dengan Tim Prabowo-Gibran: Kalau Bicara Semua Keluar Saja
- Menhub: Longsor Tol Bocimi Bukan Kesalahan Pengelola Tapi Faktor Alam
Sebagai informasi, PT Timah awalnya terseret kasus korupsi setelah Kejagung menetapkan lima orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015 sampai 2022. Salah satunya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah eks Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
Mochtar diduga telah mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.
Setelahnya, ia bersama tersangka lainnya menghimpun dana dari para penambang liar dan mengelola dana korupsi tersebut, salah satunya dengan mendirikan perusahaan boneka dan melakukan pencucian uang melalui pemberi Corporate Social Responsibility (CSR).