KPK Harap Prabowo Jembatani Komunikasi dengan Kejagung-Kapolri: Jangan Seperti Sekarang
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berharap Prabowo Subianto sebagai capres dengan suara terbanyak di Pilpres 2024 membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Tanah Air ketika sudah dilantik. Dia diharap bisa memimpin pintu koordinasi dan supervisi antar aparat penegak hukum.
“Kami berharap ke depan itu presiden betul-betul menjembatani komunikasi pimpinan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri,” kata Alexander dalam diskusi publik bertajuk ‘Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan’ di ggedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April.
Alexander menyebut di Indonesia, KPK bersama Kejaksaan Agung dan Polri menjadi lembaga yang bertanggungjawab dalam upaya memberantas korupsi. Tapi, tak dipungkiri komunikasi ketiganya seringkali macet.
Karenanya, Prabowo diminta bisa memanggil pemimpin dari masing-masing lembaga. “Paling tidak, ya, dua bulan sekali misalnya presiden memanggil pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung khusus untuk membahas perkara korupsi, bagaimana koordinasi sinergi antar tiga lembaga itu dalam pemberantasan korupsi, kendalanya di mana,” tegasnya.
Selain itu, presiden yang baru diharap bisa menyampaikan pada Kejaksaan Agung maupun Polri tiap kasus korupsi yang berkaitan dengan aparat penegak hukum harusnya ditangani KPK. “Jangan seperti sekarang,” ujar Alexander.
“Sekarang kalau kita menangkap jaksa menangani perkara korupsi, menimbulkan komunikasi yang tidak baik, ada gesekan, ini sangat tidak sehat. Sehingga terjadi gesekan, pintu koordinasi dan supervisi seolah-olah tertutup, enggak berjalan dengan baik,” sambungnya.
Baca juga:
Selain itu, Alexander juga mengajak masyarakat menagih janji Prabowo dalam upaya menguatkan pemberantasan korupsi. Apalagi, presiden akan menjadi pemimpin dalam langkah yang dilakukan.
“Dia (Prabowo, red) menyampaikan nanti kalau sudah jadi presiden dan dilantik tidak ada kompromi terhadap korupsi. Saya mengajak, kami, Pimpinan KPK mengajak masyarakat untuk selalu mengingatkan dan menagih janji Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, kan begitu,” ujarnya.
“Seperti apa yang kita tagih? Kan, kemarin sudah disampaikan pada saat di KPK salah satunya misalnya terkait penguatan kelembagaan, kemudian presiden harus menjadi panglima pemberantasan korupsi. Harapannta apa? Presiden harus menjadi konduktor, dirijen pemberantasan korupsi,” pungkas Pimpinan KPK berlatar hakim itu.