Mahkamah Agung AS Mendengarkan Argumen Tentang Konten Media Sosial dan Kebebasan Berbicara
JAKARTA - Mahkamah Agung AS pada Senin 18 Maret mendengarkan argumen dalam pertempuran lain tentang moderasi konten media sosial - sebuah tantangan atas dasar kebebasan berbicara terhadap bagaimana administrasi Presiden AS Joe Biden mendorong platform untuk menghapus pos yang dianggap oleh pejabat federal sebagai misinformasi, termasuk tentang pemilihan dan COVID-19.
Pemerintah Biden mengajukan banding atas injungsi sementara pengadilan yang membatasi bagaimana Gedung Putih dan pejabat federal lainnya berkomunikasi dengan platform media sosial.
Negara-negara bagian yang dipimpin oleh Republik Missouri dan Louisiana, bersama dengan lima pengguna media sosial perorangan, menggugat pemerintah. Mereka berargumen bahwa tindakan pemerintah melanggar hak berbicara bebas seperti dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS. Terutama bagi pengguna yang posnya dihapus dari platform seperti Facebook, YouTube, dan Twitter.
Baca juga:
Administrasi Biden berpendapat bahwa pejabat berusaha untuk mengurangi bahaya misinformasi online, termasuk informasi palsu tentang vaksin selama pandemi yang dikatakan menyebabkan kematian yang dapat dicegah, dengan memberi tahu perusahaan media sosial tentang konten yang melanggar kebijakan platform mereka sendiri.
Pengacara Departemen Kehakiman, Brian Fletcher, mengatakan kepada hakim bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan ancaman paksa untuk menekan pidato, tetapi "berhak untuk berbicara untuk dirinya sendiri" dengan memberi informasi, membujuk, atau mengkritik pembicara swasta.
Penggugat berargumen bahwa platform meredam pidato yang condong ke konservatif, yang mereka kaitkan dengan paksaan pemerintah, bentuk tindakan negara yang dilarang oleh Amandemen Pertama.
Mahkamah Agung diharapkan akan mengeluarkan keputusan pada akhir Juni.