Bamsoet soal Peluang Jadi Ketua DPR Lagi: Tergantung Perintah Partai
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjawab soal peluang dirinya bakal menjabat ketua DPR lagi jika Partai Golkar menjadi pemenang Pileg 2024.
Sebagai partai pendukung pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat atau quick count, Golkar berpotensi menduduki kursi DPR 1.
"Saya tergantung penugasan dan perintah partai," ujar Bamsoet, Jumat, 8 Maret.
Bamsoet enggan menjawab siap atau tidak siap dirinya kembali menjadi ketua DPR. Sebab menurutnya, banyak kader partai beringin yang juga punya peluang yang sama.
"Saya tidak bisa mengatakan siap atau tidak siap. Karena banyak juga kader yang bagus-bagus," katanya.
Menurut Ketua MPR itu, posisi ketua DPR masih sesuai aturan pemilihan ketua DPR yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), yakni partai politik pemenang Pileg 2024.
"Ketua DPR sesuai dengan ketentuan UU MD3, maka ketua DPR diduduki oleh pemilik kursi terbanyak di parlemen," jelas Bamsoet.
Baca juga:
- Bamsoet Beberkan Bakal Caketum Golkar, Airlangga, Agus Gumiwang, Bahlil termasuk Dirinya
- Anies Tanggapi Polemik KJMU: Negara Harus Bertanggung Jawab Selesaikan Sampai Tuntas
- Anies: Jangan Bicara Persatuan Bila Tak Ada Keadilan
- Anies Soal Hak Angket Kecurangan Pilpres: Enggak Perlu Buru-buru, Hasil Final Pemilu Belum Keluar
Bamsoet tak menampik adanya kemungkinan perubahan dalam aturan UU MD3. Namun, dia harus mengakui saat ini suara Partai Golkar masih di bawah PDIP.
"Kemungkinan ada, cuma kita lihat trennya. Sampai hari ini saya belum lihat lagi, apakah suara Golkar sudah melampaui PDIP. Tapi dua hari yang lalu saya lihat Golkar masih di bawah PDIP," ucapnya.
Karena itu, Bamsoet menilai jabatan ketua DPR harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Dia menolak jika ada revisi UU MD3 hanya untuk mengakomodasi partainya menjadi pimpinan Parlemen. Sebab menurutnya, semua pihak harus menjaga stabilitas politik.
"Menurut saya kita harus menjaga stabilitas politik dan suasana kondusif pasca pemilu ini. Jangan lah memunculkan hal-hal yang membuat kita gaduh," imbau Bamsoet.
"Saya adalah orang pertama yang tidak setuju kalau ada dorongan perubahan di UU MD3," pungkasnya.