PPP Sesumbar Bakal Bongkar Anomali Lonjakan Suara PSI Lewat Hak Angket DPR
JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, menegaskan partainya bakal membongkar anomali kenaikan suara PSI lewat hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sebab Rommy menilai, lonjakan suara PSI belakangan ini sungguh tidak wajar. Apalagi ada suara calegnya yang tiba-tiba pindah ke partai yang diketuai anak Presiden Jokowi itu.
"Setiap pergeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu. PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket," " ujar Rommy dalam keterangan persnya, Senin, 4 Maret.
"Secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan," sambungnya.
Rommy mengungkapkan, dirinya sudah mendengar adanya operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat sejak sebelum Pemilu 2024 digelar.
Dia membeberkan, para penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar perolehan suara PSI per kabupaten/kota di Pulau Jawa sebanyak 50 ribu suara. Sementara untuk daerah di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20 ribu suara per kabupaten/kota.
"Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri, untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar," terang Rommy.
Rommy pun menduga penggelembungan suara PSI dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Karena itu, mantan Ketua Umum PPP itu mendesak agar penyelenggara Pemilu mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga KPU Pusat termasuk Bawaslu agar dilakukan pemanggilan.
"Tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku," tegas Rommy.
Rommy juga meminta KPU di semua tingkatan agar segera menghentikan operasi senyap untuk menaikkan suara PSI. Dia mengingatkan, kecurangan pemilu seperti menggelembungkan suara bisa dipidana.
"Perlu diingat, setiap tindakan memanipulasi hasil Pemilu mengandung delik pidana Pemilu. Dan melindungi setiap 1 suara rakyat, adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku perolehan suaranya di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur tiba-tiba pindah ke PSI. Awiek diketahui merupakan caleg petahana yang maju kembali dari Dapil Jawa Timur XI meliputi Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep di Pemilu 2024.
Baca juga:
"Di Dapil saya, saya jadi korban. Dua TPS saya suara saya pindah ke suara Anda itu. Di TPS di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, suara saya ada yang pindah ke PSI," kata pria yang akrab disapa Awiek itu dalam wawancaranya dengan sebuah stasiun televisi, Minggu, 3 Maret.
Berdasarkan hasil real count di Sirekap KPU sementara pada Senin, 4 Maret, pukul 07.00 WIB menunjukkan perolehan suara PPP berada di angka 4,01 persen dengan memperoleh 3.082.507 suara.