Memori Soal Kritikan Agus Harimurti Yudhoyono Terhadap IKN Nusantara

JAKARTA - Ide pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan digulirkan. Ada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di baliknya. Keinginan pindah IKN itu didasari karena Jakarta --kota bersejarah bagi bangsa dan negara-- tak lagi layak mengemban tanggung jawab besar.

Narasi itu karena Jakarta mengalami masalah lingkungan hidup yang serius, dari banjir hingga penurunan tanah. Keinginan pemindahan IKN pun dikritik banyak pihak. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat jadi yang paling getol meleparkan kritik.

Keinginan pindah IKN telah digulirkan sejak era pemerintahan Soekarno dan Orde Lama. Namun, niatan itu urung dilakukan. Soekarno beranggapan tiada kota yang memiliki sejarah perjuangan bangsa sebesar dan sebanyak Jakarta.

Bung Karno pun menganggap Jakarta adalah mercusuar peradaban bangsa. Keinginan pindah IKN pun tak berlanjut. Ide pemindahan IKN lalu kembali muncul kala Soekarno telah tiada. Beberapa penerus Bung Karno coba mengelorakan pemindahan IKN.

Presiden Indonesia ke-7, Jokowi jadi yang paling serius. Pemerintahan Jokowi beranggapan Jakarta sudah tak layak mengembang status IKN. Argumentasi itu didasari fakta bahwa Jakarta sudah terlalu padat.

Pembangunan untuk menunjang pemerintahan kian terbatas. Kondisi itu diperparah oleh status Jakarta yang masuk ke dalam 10 besar kota termacet dunia. Kelemahan Jakarta kian lengkap dengan permasalah banjir dan penurunan tanah yang terjadi hampir tiap tahun.

Rencana itu kemudian dikebut kala Jokowi mulai memasuki periode kedua kepemimpinannya. Reaksi yang dimunculkan segenap rakyat Indonesia bermacam-macam. Pro dan kontra bermunculan. Narasi kontra tak kalah banyak. Sekalipun pemerintahan Jokowi sudah menduga reaksi ketidakpuasan rakyat.

Sederet akademisi, pengusaha, mahasiswa, hingga oposisi pemerintah turut menyuarakan penolakannya. Empunya kuasa justru dipandang gagal mengurusi Jakarta. Segala macam permasalahan Jakarta tiada yang beres.

Ide pindah IKN lalu dipilih sebagai jalan pintas untuk menutupi kegagalan pemerintah. Lebih lagi, ide pemindahan dilakukan dalam tempo yang cepat. Oposisi pemerintah mengecam rencana pindah IKN. Kritikan paling berisik muncul dari Partai Demokrat.

Mereka menganggap pemerintah justru dapat menggunakan anggaran gemuk IKN untuk mengatasi ragam masalah Indonesia. Anggaran besar itu dapat digunakan demi mengentaskan kemiskinan atau memajukan pendidikan supaya dapat diakses seluruh rakyat Indonesia.

"Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," kata Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah sebagaimana dikutip laman CNBC Indonesia, 23 Mei 2023.

Pemindahan Dinilai Gegabah

Kritikan akan IKN dari Partai Demokrat tak melulu muncul dari anggota DPR belaka. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono juga ikut angkat bicara. Anak mantan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu jadi salah satu sosok yang berisik melempar kritik.

Kritik paling keras muncul kala AHY mengecam ide pindah IKN di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta pada 14 Juli 2023. AHY berpandangan tiada yang salah dengan argumentasi logis pemindahan IKN.

Argumentasi logis itu meliputi keinginan pemerintah ingin melakukan transformasi ekonomi dan Jakarta sudah tak layak. Masalah muncul kala pemerintah ngebet ingin IKN harus segera dieksekusi.

Keinginan itu dalam kacamata AHY tak ubahnya tindakan gegabah. Ia menganggap pembangunan IKN coba dijalankan kala kondisi ekonomi Indonesia sedang tak baik-baik, apalagi utang Indonesia bejibun.

Pemimpin Indonesia pun tak luput kena sorot oleh AHY. Pemerintahan Jokowi dianggap hanya mementing urusan legasi belaka. Padahal, jika empunya kuasa cermat, dana yang seharusnya dapat untuk IKN dapat digunakan untuk menaikkan hajat hidup rakyat, alias membuat rakyat tak menderita.

“Dengan demikian saya terus terang ketika ada pembahasan di DPR saya nanya, tolong berikan catatan yang paling kritis. Semangatnya (pembangunan IKN) kita tidak masalah. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga keburu 2024 harus jadi. Apa yang dikejar?”

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legasi pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya. “Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu enggak jadi enggak sukses rakyat kita menderita,” terang AHY sebagaimana dikutip laman Kompas.com, 14 Juli 2023.