Kepala HAM PBB Sebut Akses Junta Myanmar Terhadap Senjata dan Uang Tunai Harus Diputus

JAKARTA - Komunitas internasional harus mengambil "tindakan yang tepat sasaran" untuk memutus akses junta Myanmar terhadap senjata, bahan bakar jet dan mata uang asing, guna mencegah junta melakukan “kekejaman” terhadap masyarakat, kata kepala hak asasi manusia PBB pada Hari Jumat.

"Saya mengulangi seruan kepada masyarakat internasional untuk memfokuskan kembali energinya dalam mencegah kekejaman terhadap semua orang di negara ini, termasuk Rohingya," kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, mengacu pada junta militer Myanmar, melansir Reuters 1 Maret.

Lebih jauh dia mengatakan, negara-negara harus "mengakhiri akses militer terhadap senjata, bahan bakar jet dan mata uang asing yang diperlukan untuk mempertahankan kampanye penindasan terhadap warga sipil."

Myanmar diketahui dilanda kekacauan, sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dalam kudeta tahun 2021.

Sementara, muslim Rohingya telah menghadapi penganiayaan di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha selama beberapa dekade, hampir satu juta dari mereka tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak di distrik perbatasan Cox's Bazar di Bangladesh. Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari tindakan keras militer pada tahun 2017.

Penguasa militer Myanmar memandang warga Rohingya sebagai penyelundup asing dan menolak memberikan kewarganegaraan kepada mereka.

"Setelah puluhan tahun mengalami diskriminasi sistematis, penindasan, pemindahan paksa secara besar-besaran dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya, warga Rohingya saat ini masih dipenjarakan di desa-desa dan kamp-kamp interniran," jelas Turk.

Otoritas Bangladesh bulan lalu mengatakan, mereka tidak akan mengizinkan lagi pengungsi Rohingya dari Myanmar memasuki negaranya, karena membantu sejumlah besar pengungsi yang sudah berada di sana mengancam keamanan mereka sendiri.

"Kantor saya telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya, ratusan warga Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dicegah memasuki Bangladesh," ungkap Turk.

"Saya mengimbau semua negara anggota untuk memastikan perlindungan pengungsi internasional bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan dan konflik di Myanmar," serunya.