Ingin Buat Perjanjian Jika PDIP Gulirkan Hak Angket, NasDem: Supaya Tak Ada Dusta di Antara Kita
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut partai politik Koalisi Perubahan ingin membuat kesepakatan khusus jika nantinya PDIP menginisiasi usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Perjanjian ini, menurut Hermawi, akan dilakukan ketika ketiga partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ini telah bertemu dengan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hal ini diungkapkan Hermawi usai mengumumkan bahwa NasDem, PKB, dan PKS mendukung bergulirnya usulan hak angket di DPR.
"Nanti kalau sudah bertemu, tentu kita ada syarat-syaratnya lagi untuk bersama-sama. Kalau kita mau bersama-sama di angket, tentu ada kriteria supaya tidak ada dusta di antara kita. tentu ada sesuatu yang dibuat, ada yang ditandatangani bersama dan seterusnya," jelas Hermawi di NasDem Tower, Kamis, 22 Februari.
Hermawi tak menjelaskan bentuk kesepakatan yang ia inginkan. Yang jelas, perjanjian khusus dengan PDIP ini perlu dilakukan agar kedua kubu koalisi Pilpres 2024 saling memegang kepercayaan.
"Harus begitu, supaya tidak ada yang meninggalkan siapa. Saling percaya. Kan, negara ini baru akan besar kalau semua potensi bangsa ini dimaksimalkan. Dalam bentuk apa? saling percaya," jelas Hermawi.
Hari ini, Partai NasDem, PKB, dan PKS telah menyatakan bergabung dalam satu gerbong untuk menggulirkan hak angket di DPR mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Namun, ketiga partai pengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ini menunggu PDI Perjuangan (PDIP) untuk bergetak sebagai inisiator usulan hak angket.
Mengingat, wacana hak angket ini mulanya dikemukakan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.
Jika PDIP membutuhkan bantuan berupa data pendukung yang dibutuhkan dalam menggulirkan hak angket, NasDem, PKB, dan PKS siap membantu memberikan data yang mereka miliki.
Baca juga:
- Kata Ketua Bawaslu soal Ganjar Pilih Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pilpres
- PKS Jelaskan Alasan Parpol Pengusung Anies-Cak Imin Dukung Hak Angket: Daripada ke MK, Ada Pamannya
- Prabowo-Gibran Bakal Bikin Kementerian Baru Urusi Makan Siang Gratis
- Tunggu Aksi PDIP Usul Hak Angket Kecurangan Pemilu, NasDem-PKB-PKS Siap Bantu Data
Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024. Ketika itu, mereka menggelar rapat tertutup di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.
Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, PKB, dan PKS, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Merespons hal itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku telah mendengar soal Ganjar ingin membuka pintu komunikasi dengan pasangan AMIN untuk penggunaan hak angket DPR.
Anies pun menegaskan pihaknya siap menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.