Prabowo-Gibran Bakal Bikin Kementerian Baru Urusi Makan Siang Gratis
JAKARTA - Capres Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk membahas program makan siang gratis. TKN menyebut muncul usulan kementerian baru yang nantinya mengurusi program tersebut.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya memang tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.
Budiman menyebut, program makan siang gratis butuh pendekatan khusus agar segera terlaksana. Sehingga menurutnya, perlu dibentuk satu badan khusus guna menangani program tersebut.
"Maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini. Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman saat dikonfirmasi, Kamis, 22 Februari.
Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.
Selain itu, kata Budiman, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program andalan Prabowo Gibran ini.
"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," katanya.
Mantan politikus PDIP itu juga menjelaskan soal penggunaan APBN untuk program makan siang gratis ini. Pada tahun pertama, kata Budiman, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp120 triliun.
Melalui pendekatan collaborative farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan, menurutnya, penghematan akan bisa dilakukan.
"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program. Sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman.
"Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya," sambungnya.
Baca juga:
- Tunggu Aksi PDIP Usul Hak Angket Kecurangan Pemilu, NasDem-PKB-PKS Siap Bantu Data
- KPU Respons Penolakan Sirekap: UU Pemilu Atur Hasil Hitung Suara Berdasarkan Rekapitulasi Manual Berjenjang
- Diusulkan Ganjar Usut Kecurangan Pilpres, Habiburokhman Sebut Hak Angket Tak pernah Berhasil Lolos
- Mahfud MD Pertanyakan Audit Sirekap: Masih Tak Karuan
Budiman menilai, dengan pendekatan gotong royong produktif maka akan terbangun kondisi semua orang senang atau 'everybody happy'. Sebab, kata dia, setiap pemangku kepentingan bakal mendapatkan manfaat.
"Dengan tetap memastikan negara bisa memenuhi komitmennya memberi makan siang dan minum susu gratis secara efektif dan efisien," tutup Budiman.
Sementara, Gibran Rakabuming Raka mengatakan sudah ada pembicaraan pembentukan menteri koordinator dan menteri untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis. Namun, kata dia, pembahasan itu belum sepenuhnya selesai.
"Sudah dibicarakan (kabinet baru). Nanti malam saya ketemu (Prabowo)," ujar Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 22 Februari.
Rencananya pembicaraan pembentukan kementerian baru tersebut bakal digelar malam ini. Namun hingga saat ini, belum didapat informasi terkait waktu dan lokasi pertemuan Prabowo dan Gibran.