Arya Sinulingga: Vaksin Gotong Royong Gratis merupakan Bentuk Komitmen Pengusaha Lindungi Karyawan
JAKARTA - Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga mengatakan pemerintah menyambut baik keinginan perusahaan menanggung biaya vaksin untuk para karyawan.
Kata Arya, program vaksin gotong royong merupakan bentuk komitmen pengusaha melindungi para karyawan. Saat ini, menurut dia, pemerintah sedang menggodok aturan pelaksanaan vaksin gotong royong tersebut.
"Yang utama itu karyawan dikasih gratis (dibayarkan pengusaha)," tuturnya, dalam acara webinar bertajuk 'Menyongsong Vaksin Gotong Royong', Selasa, 23 Februari.
Terkait pengadaan vaksin, kata Arya, rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengadaan vaksin tetap melalui Bio Farma sebagai holding BUMN farmasi.
"Soal pengadaan dari KPK mereka minta supaya tidak banyak pihak, sampai hari ini informasi masih dari Bio Farma grup yang menjadi pengadaan (vaksin gotong royong)," ucapnya.
Saat ini, kata Arya, pemerintah juga masih menunggu data perusahaan dan karyawan yang akan mengikuti program vaksin gotong royong. Pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan dengan produsen vaksin seperti Sinopharm.
Baca juga:
"Ada beberapa pembicaraan, misalnya dengan Sinopharm, belum deal, jumlahnya kan kita belum tahu, kita masih tunggu data, tapi perhitungan kita sekitar lima juta sampai 10 juta (karyawan)," ucap Arya.
Di samping itu, Arya menekankan, program vaksin gotong royong ini tidak akan mengganggu jalannya program vaksinasi gratis yang saat ini sedang berjalan. Sebab, jenis vaksin gotong royong akan berbeda dengan vaksinasi gratis dari pemerintah.
Menurut Arya, program vaksin gotong royong memiliki sejumlah tantangan, salah satunya terkait ketersediaan pasokan vaksin itu sendiri. Pemerintah sedang berusaha mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau agar tidak terlalu membebani perusahaan.
Lebih lanjut, Arya berharap, dukungan perusahaan yang menanggung biaya vaksinasi karyawan dapat membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi dan menciptakan target kekebalan kelompok.