Menteri Kalangan Profesional Lebih Sulit Mundur dari Kabinet
JAKARTA – Dua menteri dari kalangan profesional, Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono diisukan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Tapi, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai menteri dari kalangan profesional akan lebih sulit untuk mundur.
“Saya sih melihat dalam konteks menteri mundur ini hanya isu belaka, agak sulit untuk mundur. Ya kalau mundur kan tergantung partai dari menteri itu, kalau pribadi sulit untuk mundur, kalau pribadi kan profesional, Jokowi langsung yang angkat,” ujarnya, Minggu 21 Januari.
Hal itu justru berbeda dengan menteri dari parpol yang lebih berpeluang untuk mengundurkan diri. "Jadi yang paling bisa mundur ya menteri dari partai. Tapi dalam konteks hari ini, yang dari PDIP pun tidak berani mundur, begitu. Apalagi, menteri yang lain,” tutur Ujang.
Menurut dia, isu mundurnya para menteri dari kabinet berkaitan dengan wacana pemakzulan Jokowi. Sebab, jika ada banyak menteri yang mengajukan pengunduran diri, akan menunjukan bahwa para jajaran kabinet sudah tidak mempercayai Jokowi sebagai pemimpin.
Baca juga:
Hal ini terlihat dari isu tersebut pertama kali dilontarkan oleh ekonom Indef Faisal Basri yang menyebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan mundur.
“Jadi saya melihat soal isu mundur ini berhubungan dengan isu pemakzulan Jokowi itu. Jadi kalau menteri-menterinya mundur banyak, itu kan nanti arahnya pemakzulan Jokowi. Jadi kalau menteri-menterinya mundur nanti harapannya menterinya saja sudah tidak percaya ke Jokowi, maka skenario pemakzulan itu dijalankan oleh lawan politik. Kan kira-kira seperti itu,” terang Ujang.
Dia menyatakan, isu pengunduran diri para menteri sudah diembuskan sejak lama, saat hubungan antara Jokowi dan PDIP mulai tidak harmonis. Faktanya, isu Megawati Soekarnoputri akan menarik lima menteri dari kabinet, tidak terjadi hingga saat ini.
“Saya melihat sampai hari ini pemerintahan Jokowi masih stabil, menteri-menteri juga komitmen, partai-partai juga komitmen untuk menjaga pemerintahan hingga Oktober 2024,” tutup Ujang.