Indonesia Butuh Rp22,08 Triliun untuk Penuhi Rasio Elektrifikasi hingga 100 Persen
JAKARTA - Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp22.08 triliun untuk memenuhi rasio elektrifikasi hingga mencapai 100 persen.
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu merinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk perluasan jaringan, pembangunan pembangkit komunal dengan menggunakan energi setempat dan program Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) di rumah warga dan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) yang memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya sebagai sumber energinya.
Adapun rasio elektrifikasi tahun 2023 tercatat sebesar 99.78 persen dengan rincian sebanyak 185.662 rumah tangga belum berlistrik dan sebanyak 140 desa belum berlistrik.
Berdasarkan komposisinya, rasio elektrifikasi yang telah dilistriki PLN sebanyak 98.32 persen dan berlistrik non-PLN sebesar 1,46 persen.
"Kalau sudah ada PLN lebih stabil. Kenapa ada perbedaan 1 persen karena dulu ada long term service agreement (LTSA), kemudian ada program kementerian lain yang menggunakan PLTS di remote area. Kmeudian penggunaan PLTMH kita hitung juga," ujar Jisman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 18 Januari.
Jisman mengatakan ke depannya demi menjagkeandalan jaringan, seluruh listrik akan ditangani oleh PLN sebagai perusahaan listrik pelat merah yang dianggap lebih baik dibandingkan swakelola.
Alasan lainnya adalah listrik yang dikelola PLN lebih murah dibandingkan swakelola.
Selain itu, listrik yang bersumber dari PLN juga akan mendapat subsidi.
"Kami sudah hitung RE, update dari PLN hitung anggaran RE 100 persen di 2 tahun ke depan butuh Rp22,08 triliun. Karena akses belum rata di daerah bagian timur Indonesia, makanya pemerintah harus hadir," sambung Jisman.
Baca juga:
Terkait dana untuk peningkatan RE, kata Jisman PLN dan pemerintah masih membutuhkan penyertaan modal dari negara untuk menerangi wilayah yang belum berlistrik.
Jisman juga mengeluhkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6.7 triliun telah dibatalkan padahal PLN telah menyediakan kontrak listrik desa sebesar Rp4,5 triliun.
"Kita masih harap Pemerintah dam hal ini Kementerian Keuangan sediakan supaya cepat selesai. 78 tahun merdeka tapi masih gelap gulita," pungkas Jisman.