KPK Minta Pejabat Tak Lapor Kekayaan Disanksi Tegas, Ganjar: LHKPN Bukan Cerita Sulit
JAKARTA - Capres Ganjar Pranowo sepakat dengan perlunya diatur sanksi tegas hingga pemecatan pejabat publik yang tak lapor kekayaan alias LKHPN. Ganjar menyebut kewajiban ini harus ditegakkan dengan koordinasi juga supervisi.
“Bapak ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan. Karena ketika macet, ternyata kuncinya gampang: undang KPK suruh ngisi saat itu. selesai semuanya,”kata Ganjar dalam PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk capres-cawapres 2024) di KPK, Rabu, 17 Januari.
Dijelaskan Ganjar butuh koordinasi antarinstansi di pemerintahan. Antara KPK, pemerintah, dunia usaha juga sektor pendidikan.
Baca juga:
“Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperbuat whistle blowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim,” kata dia.
Regulasi dengan aturan efek jera ditegaskan Ganjar harus didorong. Termasuk penegakan kode etik.
“Lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil, di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan,” katanya.