Bank DKI Tegaskan Pihaknya Tak Potong Bantuan Sosial Tunai Warga

JAKARTA - Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini membantah bahwa pihaknya memotong nominal bantuan sosial tunai (BST) warga. Hal ini menanggapi dugaan adanya cacat pemberian BST terhadap warga perekonomiannya yang terdampak pandemi COVID-19.

"Dalam proses penyaluran BST ataupun program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta yang lain, seluruh Manajemen Bank DKI dan karyawan tidak pernah memungut biaya apapun, termasuk biaya administrasi, biaya transportasi dan biaya lainnya," kata Herry dalam keterangannya, Selasa, 23 Februari.

Sampai saat ini, Pemprov DKI telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai kepada 959,37 ribu penerima manfaat atau 90,92 penerima dari total penyaluran sebanyak 1.055.216 warga.

Terakhir, sebanyak 5.022 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kepulauan Seribu menerima BST pada hari Sabtu, 20 Februari 2021. 

Rinciannya, sebanyak 2.473 KK berdomisili di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan 2.549 lainnya di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. 

Kata Herry, Bank DKI bersama Dinsos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per titik lokasinya maksimal hanya melayani maksimal 500 orang penerima BST per hari. 

"Setiap penerima bantuan sosial akan menerima undangan paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan distribusi dan undangan disampaikan oleh kasatpel sosial hingga RT RW untuk selanjutnya diberikan kepada KPM," ujar dia.

Sebelumnya, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial menemukan penyaluran BST atau bantuan langsung tunai (BLT) di DKI Jakarta masih tidak tepat sasaran.

Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Dika Moehammad menyebut pihaknya mendapat laporan adanya modus pungli berupa pemotongan nominal bantuan sosial. 

Caranya mulai dari uang terima kasih, potongan adminsistrasi dari RT atau RW untuk pembangunan pos RW, pembelian ambulans, hingga pembangunan tempat ibadah. 

"Pemotongan BST ini terjadi di 9 kelurahan. Kebanyakan korban takut untuk melapor," tuturnya.