JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tengah menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 1.055.216 warga yang kondisi perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.
Namun, Pemprov DKI diminta mewaspadai masalah baru usai penyaluran bansos tunai tersebut. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, August Hamonangan menyebut, ada potensi kerumunan warga karena harus hadir langsung dalam mengambil kartu berisi bansos tunai.
"Pemprov DKI harus tetap memberikan pengawasan, harus memastikan keamanan dan keselamatan warga dalam penyaluran BST. Jangan sampai membahayakan petugas yang ada di lapangan atau warga penerima BST, karena adanya kerumunan atau pemakaian masker secara tidak benar," kata August dalam keterangannya, Selasa, 19 Januari.
Selain itu, Bank DKI sebagai BUMD pelaksana penyaluran bansos tunai juga memiliki tantangan tersendiri karena banyaknya warga yang belum memiliki kartu Bank DKI.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ada Ratusan Aduan ke Ombudsman Terkait Bansos di Tengah Pandemi COVID-19
13 Mei 2020, 20:19
Untuk menghindari penumpukan di kantor cabang Bank DKI dalam pembuatan kartu, August meminta Bank DKI membuka pos di kantor Kelurahan ataupun menitipkan formulir ke Satgas Covid RT/RW.
“Pembuatan kartu Bank DKI harus dipermudah, informasi terkait dokumen yang harus dibawa untuk pendaftaran harus jelas. Jangan sampai warga masih harus bolak-balik untuk memenuhi syarat. Atau Pemprov DKI Jakarta juga bisa memanfaatkan teknologi, warga bisa foto dokumen dulu, nanti baru diverifikasi dengan data asli saat mengambil kartu,” tutur dia.
Lalu, Pemprov DKI harus memperhatikan benar proses penyaluran BST dan meminimalisir permasalahan teknis yang dialami warga seperti kartu ATM hilang, lupa PIN kartu ATM, hingga lupa hari penyaluran.
"Warga harus terus didampingi, informasi BST dan proses penyalurannya harus jelas tersampaikan. Sebarkan secara daring, tempel di RT/RW hingga Kelurahan. Buka kanal aduan agar warga yang tidak menerima atau tau ada warga yang menerima BST ganda bisa mengadu," ungkapnya.
Sebagai informasi ada dua pihak yang membagikan bansos tunai kepada warga DKI dengan nominal Rp300 ribu tiap bulan selama empat bulan. Selain dari Pemprov DKI, sebanyak 750 ribu keluarga diserahkan lewat PT Pos oleh Kementerian Sosial.
Selain bansos tunai, pemerintah juga memiliki program bantuan pada tahun 2021, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yakni Kartu Sembako. Bantuan ini diberikan kepada keluarga selain penerima bansos tunai.
Di Jakarta, lokasi penyaluran bansos tunai berada di 160 titik lokasi dari masing-masing wilayah kota administrasi DKI Jakarta. BST tersebut disalurkan melalui rekening dan diberikan dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI.
Dalam pengambilan, penerima bansos tunai wajib membawa Undangan, KTP dan Kartu Keluarga dalam bentuk asli dan fotokopi. Jika Penerima BST berhalangan hadir sesuai dengan jadwal pendistribusian, maka penerima akan diundang kembali pada undangan kedua dan undangan ketiga yang dilakukan setelah distribusi pertama selesai.
