CEO OpenAI, Sam Altman, Diskusikan Risiko dan Potensi AI dengan Pemimpin Fraksi Partai Republik di DPR AS
JAKARTA - Pada Kamis, 11 JUanuari CEO OpenAI, Sam Altman, bertemu dengan Pemimpin Fraksi Partai Republik di DPR AS, Mike Johnson, di Capitol Hill. Keduanya membahas mengenai risiko kecerdasan buatan, demikian dikatakan oleh kantor anggota DPR dan oleh Altman sendiri.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat telah mendesak para legislator untuk mengatur kecerdasan buatan, tetapi Kongres AS yang terpolarisasi, di mana Partai Republik mengontrol DPR dan Partai Demokrat memiliki mayoritas di Senat, belum membuat kemajuan signifikan dalam meloloskan regulasi yang efektif.
Kenaikan kecerdasan buatan telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran, termasuk ketakutan bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk mengganggu proses demokratis, meningkatkan penipuan, atau menyebabkan kehilangan pekerjaan, antara kerugian lainnya. Eropa berada di depan AS dalam hal regulasi kecerdasan buatan, dengan para legislator di sana sedang merancang aturan-aturan terkait AI.
"Kami bertemu untuk membahas janji dan risiko kecerdasan buatan serta teknologi lainnya. Pemimpin fraksi percaya bahwa Kongres harus mendorong inovasi, membantu mempertahankan keunggulan bersaing kita, dan tetap memperhatikan potensi risiko," demikian pernyataan dari kantor Mike Johnson.
Altman memberitahu wartawan bahwa mereka membahas "cara untuk seimbang antara potensi keuntungan besar ini dan mencari cara untuk mengurangi risikonya," sambil menambahkan bahwa ia "tunggu dengan antusias apa yang akan dilakukan proses legislatif."
Baca juga:
OpenAI yang didukung oleh Microsoft didirikan sebagai organisasi nirlaba sumber terbuka, sebelum salah satu pendirinya, Altman, beralih ke struktur laba terbatas pada tahun 2019.
Pada bulan November, Altman mengatakan bahwa Microsoft akan mengambil posisi non-voting sebagai pengamat di dewan perusahaan.
OpenAI memberhentikan Altman pada 17 November tanpa alasan yang rinci, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan karyawan. Namun, ia dipulihkan beberapa hari kemudian dengan janji adanya dewan yang baru.
Pada bulan Oktober, Biden menandatangani perintah eksekutif yang menuntut pengembang sistem kecerdasan buatan yang menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan keselamatan publik AS untuk berbagi hasil uji keamanan dengan pemerintah federal. Perintah tersebut melampaui komitmen sukarela yang telah dibuat oleh perusahaan kecerdasan buatan pada tahun ini