Hasto Klaim Ganjar-Mahfud Lebih Terintegrasi karena Bangun IKN dari Maritim, Prabowo-Gibran Lain Cerita

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut calon presiden Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD satu suara soal pembangunan di IKN. Hanya saja, kedua calon ini memiliki konsepsi berbeda dalam membangun. 

Hal ini terungkap saat Mahfud bertanya ke Gibran mengenai banyaknya tanah di IKN yang dikuasai segelintir orang.

"Jadi tentang IKN sebagai perubahan paradigma, sama-sama sepakat sebagai hal yang dilakukan untuk memindahkan ibu kota agar mengikuti cara pandang geopolitik. Yang berbeda adalah startegi implementasinya. Yang dikritisi Prof Mahfud adalah tanah-tanah yang dikuasai segelintir orang, bagaimana memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia dalam pembangunan ibu kota yang baru," jelas Hasto di arena debat KPU, JCC, Jakarta, Jumat, 22 Desember. 

Hasto menjelaskan, strategi untuk mendorong investasi di IKN Nusantara bukan dengan mengorbankan kedaulatan bangsa tetapi konsepsi menyeluruh dan terintegrasi tentang arah pembangunan. Ganjar dan Mahfud, sambungnya, memulai pembangunan IKN dari laut. 

"Itu yang menjadi ciri unggul dari Ganjar-Mahfud menempatkan kesadaran kita sebagai negara kepulauan terbesar, negara maritim. Dan ini tidak disinggung Pak Prabowo dan Gibran yang lebih berfokus pada daratan," terang Hasto. 

 Cawapres Mahfud MD berbicara soal IKN yang digadang-gadang cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk dilanjutkan. Kelanjutan proyek ambisius di pemerintahan Jokowi itu ditegaskan Mahfud harus terlaksana, tapi perlu upaya menarik investor.

“Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20 dari APBN dan sisanya dari investor,” kata Mahfud, Jumat, 22 Desember.

“Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana, coba kalau ada sebutan kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu gitu investor mana yang sudah masuk ke sana,” katanya.

Justru ratusan hektare tanah di kawasan IKN disebut Mahfud dikuasai pengusaha tertentu.

“Saya dengar justru ada ratusan hektare tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah saya setuju ke depannya itu agar ngundang investor IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor,” katanya.

“Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan,” ujarnya.