Perdana Menteri Kanada Akan Dorong Meta untuk Patuhi UU Berita Online
JAKARTA – Perdana Menteri Kanada Justin Tudeau mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong Meta untuk mematuhi aturan baru terkait pembagian keuntungan ke sektor jurnalis.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Berita Online yang baru disahkan, perusahaan teknologi besar dengan 20 juta pengguna bulanan unik dan pendapatan tahunan sebesar 748 juta dolar AS (Rp11,5 triliun) wajib memberikan kompensasi kepada media berita Kanada.
Namun, Meta tidak setuju dengan peraturan tersebut. Mereka bahkan tetap memblokir berbagai akun media Kanada di Facebook agar tidak membayar kompensasi. Akan tetapi, pemerintah Kanada masih belum menyerah.
“Kami akan terus mendorong Meta, yang menghasilkan keuntungan miliaran dolar meskipun mereka menolak berinvestasi pada ketelitian jurnalistik dan stabilitas media," kata Trudeau, dikutip dari Reuters.
Baca juga:
- Penelitian: Chatbot Kecerdasan Buatan Microsoft Memberikan Informasi Pemilu yang Menyesatkan
- China Usulkan Sistem Empat Tingkat untuk Tanggapi Insiden Keamanan Data
- Crypto Outlook 2024: Reku, Bappebti dan CFX Bicara Soal Perkembangan Pasar Kripto
- Malaysia Capai Rekor Tertinggi Pembatasan Konten di Meta dan TikTok Tahun Ini
Sementara itu, Meta meyakini bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk membayar media pemberitaan. Mereka tidak pernah memaksa media untuk mengunggah berita di platformnya. Sebaliknya, seluruh media ini yang memutuskan untuk menggunakan platform Meta.
“Outlet berita memilih untuk menggunakan layanan gratis kami karena membantu keuntungan mereka dan dikeluarkannya peraturan final hari ini tidak mengubah keputusan bisnis kami,” kata Kepala Kebijakan Publik Meta Kanada, Rachel Curran.
Selain tak memiliki hubungan bisnis, Meta menganggap bahwa berita tidak membawa nilai ekonomi bagi bisnis mereka. Oleh karena itu, sejak bulan Agustus, Meta mulai memblokir sejumlah media di berbagai negara.