Marak Produk Impor di Indonesia, Menperin Minta Kementerian Lain Serius Menangani
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait pembelian produk impor yang masih tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah produk hijab.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pengendalian impor merupakan kewenangan kementerian lain. Sehingga, diperlukan upaya serius untuk menanganinya.
"Itu yang selalu kami sampaikan berkali-kali dan tidak akan bosan karena pengendalian impor itu tidak ada di kami, bukan kewenangan kami. Jadi, kami meminta kementerian lain agar lebih serius dalam mengendalikan impor," ujar Menperin Agus ditemui di Gedung Kemenperin, Jakarta, Rabu, 6 Desember.
Menperin Agus menegaskan, sebenarnya produk hijab sendiri sudah bisa dipenuhi kebutuhannya oleh industri dalam negeri tanpa adanya impor. "Cuman masalahnya, kan, ketika ada gempuran barang-barang impor, bentuknya mungkin dumping, harganya sangat murah. Nah, itu yang membuat produk-produk kami jadi tertekan," ujarnya.
Dia menilai, salah satu kunci terpenting bagi pengembangan industri dalam negeri adalah dengan mengendalikan masuknya produk-produk impor ilegal.
"Dan itu kewenangan tidak ada di kami sayangnya, kewenangannya ada di kementerian/lembaga lain. Jadi, saya enggak akan pernah bosan meminta kepada kementerian/lembaga lain untuk mengendalikan hal tersebut dengan baik," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyoroti soal pembelian produk hijab asal luar negeri yang tembus hingga 1,06 miliar pcs sepanjang 2022. Adapun dari jumlah tersebut, produk hijab buatan dalam negeri hanya mencapai 25 persen saja.
Baca juga:
Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana, Jumat, 17 November.
"Sebanyak 1,06 miliar pcs hijab dibeli oleh masyarakat tahun 2022. Dari sejumlah itu, hanya 25 persen produk dalam negeri," ujar Temmy.
Temmy menilai, harga dari produk hijab tersebut sangatlah murah, sehingga masyarakat Indonesia tergiur untuk membelinya.
"Kami tahu (Indonesia) bisa produksi hijab, tapi faktanya banyak produk luar yang masuk ke kami dan itu masuknya (harga) Rp5.000-Rp10.000 ke Indonesia," kata dia.