Waketum Gerindra Bingung Mahfud MD Sebut Indonesia Tidak Baik-Baik Saja, Padahal Dia Menkopolhukam-nya
JAKARTA - Waketum Partai Gerindra Habiburokhman, mengaku bingung dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Padahal, selama hampir lima tahun Mahfud MD sendirilah yang bertugas sebagai Menko Polhukam RI.
"Terus terang pernyataan Pak Mahfud membuat sebagian publik bingung," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu, 25 November.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu lantas mempertanyakan tugas Mahfud selama menjabat Menko Polhukam. Di mana seharusnya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan nasional.
"Saya mendapatkan pertanyaan dari banyak orang, apa yang beliau lakukan sebagai Menkopolhukam selama hampir lima tahun kalau sekarang disuruh mengatakan Indonesia tidak baik baik saja?," kata Habiburokhman.
Habiburokhman lantas mengingatkan Mahfud agar tidak menyebarkan narasi pesimisme kepada publik. Seharusnya, kata dia, seorang pemimpin bisa menggunakan diksi yang lebih baik saat bicara di hadapan publik.
"Baiknya para pemimpin tidak menyebarkan pesimisme, harus lebih bijak dalam menggunakan diksi yang disampaikan kepada rakyat," katanya.
Menurut legislator yang duduk di komisi bidang hukum itu, banyak kemajuan dan perbaikan di era Presiden Jokowi. Khususnya terkait pemberantasan korupsi yang ditangani tiga institusi penegakan hukum.
"Harus diakui bahwa di Era kepemimpinan Pak Jokowi banyak sekali kemajuan dan perbaikan yang kita alami. Soal pemberantasan korupsi misalnya, kita tahu bahwa tiga institusi pemberantasan korupsi bekerja sangat maksimal. Skor kepuasan publik kepada kejaksaan menembus 80, secara kasat mata kita juga melihat kejaksaan sangat agresif memberantas korupsi," bebernya.
Bahkan, kata dia, uang negara bisa diselamatkam hingga puluhan triliun. "Tahun 2022 saja mereka menyelamatkan Rp 21 triliun uang negara," imbuhnya.
Selain Kejaksaan, Habiburokhman juga menyebut penegakan hukum oleh Kepolisian juga maksimal. Hal itu terbukti dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap Polri yang mencapai angka 75.
"Sementara KPK, terlepas lagi dari banyaknya kontroversi ternyata mereka maksimal juga menjalankan fungsi edukasi, pencegahan, serta penindakan tindak pidana korupsi," ungkapnya.
Belum lagi UU ITE yang sudah dua kali mengalami revisi demi menjamin hak berpendapat di era Jokowi. Menurut Habiburokhman, itu merupakan salah satu legacy yang ditinggalkan pemerintahan Jokowi.
"Yang paling monumental, di era Pak Jokowi kita bisa punya kitab undang-undang hukum pidana yang baru, menggantikan KUHP produk kolonialis Belanda yang sudah kita pakai lebih dari 100 tahun: KUHP baru ini memuat nilai nilai keadilan restoratif dan rehabilitatif," katanya.
Baca juga:
Habiburokhman optimis bangsa Indonesia ke depan akan kuat apabila capaian-capaian di pemerintahan Jokowi diteruskan oleh pemimpin bangsa yang akan datang.
"Kita yakin dengan kerjasama yang erat antar elemen anak bangsa kita akan menjadi salah satu kekuatan besar di tingkat internasional," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam yang juga cawapres nomo urut 3, Mahfud MD mengatakan kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Mahfud? bahkan menyebut ketata pemerintahan Indonesia digagangi oleh korupsi yang luar biasa.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menjadi pembicara dalam acara Tausiyah Kebangsaan Bersama Menyelamatkan & Memajukan Indonesia, seperti disiarkan YouTube Umulquran Hidayatullah dilihat, Sabtu, 25 November.
"Saudara, ketata pemerintahan kita sekarang ini, Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa sedang tidak baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi di dalam ketata pemerintahan itu digagangi oleh korupsi yang luar biasa," kata Mahfud.