Jepang akan Berikan Poin Belanja Bagi Pembeli untuk Meringankan Kerja Kurir

JAKARTA - Pemerintah Jepang berencana memberikan poin belanja online kepada orang-orang yang memilih untuk menerima paket yang diantarkan di luar rumah mereka untuk meringankan beban staf pengiriman, menurut paket kebijakan yang disusun pada awal Oktober.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi dampak peraturan lembur yang lebih ketat bagi pengemudi truk tahun depan. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi separuh persentase barang yang dikirim ulang saat orang tidak berada di rumah, dari 12 persen saat ini menjadi 6 persen pada tahun fiskal 2024 mulai Bulan April mendatang.

"Logistik adalah infrastruktur sosial yang penting yang mendukung kehidupan masyarakat dan ekonomi," kata Perdana Menteri Fumio Kishida dalam pertemuan dengan para menteri terkait, untuk menyusun langkah-langkah untuk menangani penurunan kapasitas transportasi truk yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6 Oktober, dikutip dari Kyodo News 14 Oktober.

Dalam proyek ini, pemerintah berencana untuk memberikan poin kepada orang-orang yang memilih untuk menerima paket di luar pintu depan, di toko serba ada, atau dengan tanggal pengiriman yang fleksibel ketika mereka melakukan pemesanan secara online.

Pemerintah sedang bekerja untuk menentukan jumlah poin yang akan ditawarkan dan kapan akan memulai langkah tersebut.

Di sisi lain, pemerintah sedang membuat pengaturan untuk memasukkan subsidi bagi operator belanja online, guna memodifikasi sistem untuk memberikan poin dan juga dana untuk menutupi sebagian dari poin yang diberikan dalam anggaran tambahan, dengan harapan operator akan melanjutkan langkah tersebut secara sukarela setelah proyek berakhir.

Langkah ini dilakukan ketika Jepang menghadapi apa yang disebut "masalah 2024," yang berarti kapasitas pengiriman transportasi negara tersebut diperkirakan akan menurun ketika peraturan baru mulai bulan April membatasi waktu lembur pengemudi truk menjadi 960 jam per tahun.

Di tengah kekurangan pengemudi truk yang kronis karena penuaan dan upah yang buruk, pemerintah memperkirakan kapasitas logistik negara itu akan turun 34 persen pada tahun fiskal 2030 dari tahun fiskal 2019.

Selain itu, untuk mendorong pergeseran ke sarana transportasi lain, pemerintah juga akan menargetkan untuk menggandakan jumlah barang yang diangkut dengan kapal dan kereta api dalam 10 tahun ke depan, masing-masing dari 50 juta ton dan 18 juta ton pada tahun fiskal 2020.

"Kami akan memasukkan langkah-langkah yang akan memiliki dampak langsung dalam langkah-langkah stimulus kami dan dengan cepat mengimplementasikannya, kata PM Kishida, mengacu pada paket ekonomi pemerintah yang akan disusun pada akhir bulan ini.

Pemerintah bermaksud untuk memasukkan rencana tersebut dalam rancangan anggaran tambahan untuk mendanai paket ekonomi, kata para pejabat pemerintah.