Tak Ingin Citra Parisiwata NTB Rusak di Tahun Politik, Polda Mulai Petakan Potensi Kerawanan Pemilu 2024
NTB - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan potensi kerawanan Pemilu 2024 di wilayahnya. Sorotan ditujukkan terhadap potensi unjuk rasa secara anarkis.
"Kalau unjuk rasa, penyampaian pendapat, itu adalah hal yang wajar, saya sampaikan tidak ada masalah, asal tidak anarkis," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB Inspektur Jenderal Polisi Raden Umar Faroq memulai di Mataram, NTB, Jumat 27 Ottober, disitat Antara.
Menurut dia, potensi kerawanan demikian dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak citra daerah NTB yang sudah terkenal dengan keindahan destinasi wisatanya.
"Kalau demonstran ada yang bersikap anarkis itu seperti ibaratnya memecah piring sendiri. Kenapa? NTB ini destinasi pariwisata, kemudian juga ada sektor pertambangan di daerah Sumbawa. Jadi, sayang sekali kalau warga NTB tidak mitigasi dengan baik, tidak bisa mengelola potensi itu dengan baik," ucap dia.
Oleh karena itu, Kapolda NTB mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya kepolisian dalam menjaga situasi yang kini tengah kondusif.
"Mari kita kelola bersama-sama, tanpa dukungan masyarakat, kami bersama pihak pemerintah tidak bisa bekerja untuk meningkatkan pembangunan NTB," katanya.
Baca juga:
- Prabowo Rampung Dites Kesehatan: Saya Mantan Kopassus Tapi Takut Disuntik
- Total Sasaran 477, Kemenkes Sudah Vaksinasi 157 Orang Berisiko Terpapar Cacar Monyet
- Akui Sempat Menolak Tapi Akhirnya Jadi Anggota MKMK, Jimly: Saya Sebagai Pendiri Tidak Tega
- KPK Serahkan Dokumen ke Polda Metro terkait Pemerasan SYL, Materi Isinya Tak Diungkap
Dengan menaruh atensi demikian, Irjen Pol. Faroq berpesan kepada seluruh jajaran kepolisian yang bertugas di NTB untuk mendukung tugas keamanan dalam kontestasi Pemilu 2024.
"Sekecil apa pun masalah jangan dibiarkan, saya punya prinsip, padamkan api sebelum berkobar. Jadi, setiap ada permasalahan kecil harus cepat ditanggapi. Cepat didatangi, tepat ditangani," ujar dia.
Kepada personel, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kapolda NTB mengingatkan kepada mereka untuk tetap mengedepankan sikap humanis dan netral.
"Meskipun ada kewenangan diskresi anggota di lapangan, dalam penyelesaian masalah masyarakat, anggota harus tetap berada di tengah-tengah," tandasnya.