Komunitas Berita Kanada Dukung Keprihatinan Google Tentang Hukum Pembagian Pendapatan Iklan

JAKARTA - Asosiasi Industri Berita Kanada mendukung beberapa keprihatinan Google tentang hukum baru yang bertujuan membuat perusahaan internet besar membagi pendapatan iklan dengan penerbit berita di negara tersebut.

News Media Canada (NMC), yang mewakili surat kabar terkemuka Kanada, termasuk Globe and Mail dan Toronto Star, menyatakan bahwa Google telah menyampaikan "artikulasi kekhawatiran yang sah" yang harus diatasi oleh pemerintah Kanada dalam merumuskan peraturan untuk melaksanakan hukum tersebut.

Hukum tentang Berita Online, yang merupakan bagian dari tren global membuat perusahaan internet membayar penerbit berita, telah disahkan oleh parlemen Kanada pada bulan Juni. Pemerintah Kanada sekarang sedang merumuskan peraturan yang diharapkan akan dirilis pada batas waktu 19 Desember.

Pada September, Kanada telah mencoba menanggapi keprihatinan perusahaan teknologi terkait hukum tersebut dengan merilis aturan draf. Namun, Google dan Meta Platforms tidak sepenuhnya puas dengan langkah-langkah tersebut.

Google telah mengungkapkan kekhawatiran terkait hukum tersebut yang menjadikan tautan ke berita sebagai dasar pembayaran dan mengatakan bahwa peraturan yang diusulkan tidak mengatasi masalah seperti memberlakukan kewajiban yang mungkin tidak terbatas pada perusahaan dan pembatasan atas dukungan yang bisa diberikan kepada industri berita.

NMC, yang mewakili perusahaan-perusahaan berita Kanada, menunjukkan persetujuan dengan Google dalam hal perlu adanya batasan atas kewajiban finansial dan kesediaan menerima langkah-langkah non-keuangan seperti pelatihan dan produk sebagai bagian dari remunerasi.

Pemerintah Kanada akan meninjau saran yang diterima selama konsultasi publik mengenai peraturan draf yang disusun. Dalam keterangannya, Menteri Warisan Pascale St-Onge menyatakan, "Kami akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki pertanyaan atau keprihatinan, termasuk perusahaan teknologi."

Google dalam penyampaian selama konsultasi tersebut menyatakan, "Meskipun pemerintah telah secara publik menyatakan keyakinannya bahwa keprihatinan kami dapat diselesaikan melalui proses regulasi, sayangnya peraturan draf tidak cukup mengatasi masalah struktural kritis yang ada dalam Undang-Undang tersebut."

Google juga mengungkapkan bahwa dengan membuat tautan ke situs berita sebagai dasar pembayaran, Undang-Undang tersebut gagal mengakui bahwa kemampuan publik untuk dengan bebas menemukan dan berbagi tautan ke konten berita secara daring sangat penting bagi kebebasan berekspresi, akses ke informasi, kebebasan pers, dan keterampilan warga negara yang terinformasikan.