Facebook Tolak Aturan Baru Australia Soal Imbalan Publikasi Berita

JAKARTA - Facebook menolak aturan baru yang dikeluarkan pemerintah Australia, terkait pembagian komisi atau imbalan dari publikasi konten berita. Raksasa media sosial itu mengancam akan memblokir konten berita Australia di platform-nya, jika aturan tersebut diberlakukan. 

Melansir laporan NBC News, Selasa 1 September, aturan baru itu akan memaksa Facebook maupun Google untuk memberikan potongan dari pendapatan iklan digital lebih besar kepada outlet berita. Aturan baru yang dilayangkan oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) dan telah mendapat dukungan dari asosiasi media di sana.

Sejak akhir tahun lalu, pemerintah Australia telah melakukan perundingan dengan Facebook dan Google soal kesepakatan sukarela dengan perusahaan media untuk menggunakan konten mereka. Di mana, komisi persaingan usaha Asutralia meminta adanya pembayaran yang adil bagi jurnalis media. 

"Menghapus berita sepenuhnya atau menerima sistem yang memungkinkan penerbit menagih kami untuk konten sebanyak yang mereka inginkan, dengan harga tanpa batasan yang jelas. Sayangnya, tidak ada bisnis yang dapat beroperasi. lewat sana,"  kata Kepala Kemitraan Berita Global Facebook, Campbell Brown.

Sebenarnya, keputusan Facebook mencabut kemampuan pengguna untuk berbagi berita dapat memiliki efek yang lebih besar pada reputasinya, terutama jika negara lain mengikuti aturan Australia. Tetapi, jejaring sosial milik Mark Zuckerberg tidak perduli soal itu.

Organisasi berita di seluruh dunia telah lama kesal dengan Facebook dan pengambilalihan Google atas industri iklan digital. Kedua perusahaan tersebut menyumbang lebih dari setengah pendapatan iklan digital tahunan di AS, dan lebih dari 70 persen di Australia. 

Hal itu membuat penerbit tidak mendapatkan penghasilan yang setimpal, bahkan saat konten mereka menjangkau viewer yang semakin besar. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Eropa telah mencoba dan sebagian besar gagal memaksa platform media sosial untuk membayar kepada penerbit.

Misalnya saja Spanyol yang telah meminta lewat undang-undang pada 2014 dengan memaksa Google untuk membayar berita yang ditampilkan di tajuk utama Google News, namun Google malah menghapus outlet berita Spanyol, yang memberikan pukulan telak bagi industri berita nasional. Begitupun dengan Prancis dan Jerman yang juga telah mencoba dan gagal membuat Google menyerah.

Sebelumnya, Google telah melayangkan surat terbuka kepada pemerintah Australia terkait rencana pemberlakuan aturan bagi hasil tersebut. Di mana hal tersebut akan mengganggu layanan gratis yang telah diberikan Google untuk publikasi konten.