Biar Antrean Tak Lagi Menumpuk, Pemprov DKI Tambah Lokasi Pembagian Pangan Murah Hingga Antrean Online
JAKARTA - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah antrean panjang warga yang membeli pangan murah atau bersubsidi.
Suharini menyebut, Pemprov DKI telah menambah lokasi distribusi pangan bersubsidi secara bertahap sejak pertengahan September lalu.
"Penambahan lokasi distribusi di antaranya pasar Cilincing, Kebon Bawang, dan Pademangan Timur," kata Suharini dalam pesan singkat, Rabu, 11 Oktober.
Kemudian, dilakukan juga mekanisme pengambilan nomor antrean secara online untuk pembelian pangan murah pada hari berikutnya di lokasi distribusi yang dipilih.
"Pada Minggu kedua bulan Oktober 2023, antrean pembelian pangan bersubsidi di lokasi lingkup Perumda Pasar Jaya dilakukan secara online menggunakan nomor KK dan KTP," ucap Suharini.
Selain itu, terdapat mekanisme penjualan dengan mekanisme jemput bola ke perusahaan dengan pekerja minimal 100 orang yang akan dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya.
Sebelumnya, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengadukan praktik pungli pada pelaksanaan program subsidi pangan murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Hal ini dibongkar Suhud dalam interupsinya saat rapat paripurna penandatanganan MoU dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.
Suhud membeberkan bahwa pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.
Suhud lantas memutar rekaman suara di ponselnya dan mendekatkan suara rekaman tersebut pada mikrofon agar dapat diperdengarkan seisi ruangan.
Dalam rekaman tersebut, seorang warga yang tak disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya ditawari membayar Rp50 ribu untuk bisa mendapat antrean pembelian sembako murah di barisan paling depan.
Sementara, antrean paling belakang dipatok harga Rp20 ribu. Warga yang membayar pungli ini tak perlu mengantre di lokasi lantaran pelaku pungli menempatkan batu atau sandal pada nomor antreannya.
"Itu pimpinan, realitas di lapangan. Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," ungkap Suhud pada Senin, 18 September.
Baca juga:
Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menindaklanjuti pengaduan pungli dalam pelaksanaan program subsidi pangan yang terjadi di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
"Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," kata Heru usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta.
Pungli ini disebut muncul karena padatnya antrean warga yang hendak membeli pangan murah. Bahkan, dilaporkan jika warga sampai datang ke lokasi dan mulai mengantre sejak pukul 3 pagi. Sementara, penjualan pangan bersubsidi baru dibuka pukul 8 pagi.
Heru mengaku telah mengetahui soal membludaknya antrean program pangan murah ini. Karena itu, Heru mengaku akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) beserta BUMD pangan untuk menyelesaikan masalah ini.
"Itu masukan bagus, kan tidak hanya di Koja aja, kemarin juga ada di beberapa tempat. Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi. Tapi nanti, sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," ujar Heru.