Menteri BPN: 352 Ribu Ha Tanah Ulayat akan Disertifikatkan
TANAH DATAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyebutkan masih ada 352 ribu hektare (Ha) tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang akan disertifikatkan.
"Saat ini yang baru kita serahkan kurang lebih 12 hektare namun sisanya masih ada 352 ribu hektare yang harus segera disertifikatkan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Kabupaten Tanah Datar dilansir ANTARA, Selasa, 10 Oktober.
Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/BPN setelah menyerahkan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Nagari (desa) Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Menteri Hadi mengatakan terbitnya sertifikat tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar tersebut tidak lepas dari bantuan anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia yang terus mendukung dan mengawasi kinerja ATR/BPN.
Baca juga:
- Sekjen Kementan Mengaku Nyaman Usai Diperiksa 11 Jam: Penyidiknya Ramah
- Survei IPN: Elektabilitas Prabowo Menurun Jika Dipasangkan dengan Gibran
- Sekjen Gerindra Anggap Jokowi Beri ‘Kode Keras’ Kala Tunjukkan Kearakban dengan Prabowo-SBY
- Kombes Irwan Anwar Menghadap Kapolda Jateng Sebelum Diperiksa di Kasus SYL Diperas Pimpinan KPK
Selain itu, terbitnya tiga sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat di Sungayang tersebut juga berkat bantuan Bupati Tanah Datar, dan Rektor Universitas Andalas Prof Yuliandri yang telah membahas kaidah-kaidah hukum tanah ulayat.
"Saya berharap dengan sinergi kolaborasi ini permasalahan-permasalahan tanah adat bisa kita selesaikan, syukur-syukur sebelum berakhir tahun 2024 semuanya sudah beres," harap dia.
Selain konflik tanah ulayat, eks Panglima TNI tersebut mengatakan masih banyak permasalahan agraria yang mesti dituntaskan salah satunya terkait lahan sawah dilindungi. Apalagi, Kabupaten Tanah Datar merupakan sebagai pemasok beras di Sumatera Barat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan dengan terbitnya tiga sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat nagari tersebut, maka bisa memacu pertumbuhan iklim investasi.
"Hari ini baru Kabupaten Tanah Datar, namun ke depannya kita dorong kabupaten dan kota lain melakukan hal yang sama namun harus ada landasan peraturan daerahnya," kata dia.