Fakta-Fakta Bacapres (2): Ganjar Pranowo dan Penolakan Timnas Israel yang Sudah Dilupakan

JAKARTA - Ganjar Pranowo sempat menjadi musuh pecinta sepak bola di Indonesia. Sikapnya yang menolak Tim Nasional Israel dalam hajatan Piala Dunia U-20 menjadi penyebabnya. 

Gara-gara Ganjar menolak kedatangan Timnas Israel itu, rakyat Indonesia kompak mengeluarkan sumpah serapah supaya politisi PDI-P tersebut gagal saat Pemilihan Presiden 2024 ini.

Tapi, Pengamat Politik dari Universita Al Azhar Indonesia, Andriadi Achmad, menyebut sifat masyarakat Indonesia yang mudah memaafkan bisa menjadi salah satu penyelamat Ganjar dari isu panas penolakan Timnas Israel. Hanya saja, mantan Gubernur Jawa Tengah ini perlu mewaspadai kasus dugaan keterlibatannya dalam korupsi e-KTP pada tahun politik jelang Pilpres tahun depan. 

Kasus Dana BI sampai Korupsi e-KTP

Ganjar Pranowo memilih menjadi simpatisan PDI-P sejak 1990-an, bahkan ketika ia masih berstatus mahasiswa Universitas Gadjah Mada, meski ayahnya seorang polisi dan kakaknya seorang hakim. Padahal di masa Orba semua pejabat publik dilarang berpolitik dan wajib sepenuhnya mendukung Golkar.

Ia kemudian mengawali karier politiknya sebagai anggota DPR-RI periode 2004-2009, meski awalnya tidak lolos pada pemilu 2004. Ia menerima tugas sebagai pergantian antar waktu (PAW) menggantikan rekan separtainya, Jakob Tobing, yang ditugaskan oleh presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.

Ganjar melakoni tugasnya sebagai anggota DPR-RI selama dua periode, sebelum akhirnya maju dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah pada 2013. Diusung PDI-P, Ganjar yang berpasangan dengan Heru Sudjatmoko menang dengan total perolehan suara mencapai 48,82 persen. Pria kelahiran 28 Oktober 1968 ini kemudian memenangkan Pilgub Jawa Tengah kedua kalinya untuk periode 2018-2023.

Dalam perjalanannya, karier Ganjar kerap menemui sandungan. Ganjar sempat dituding terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) pada periode pertamanya di DPR. Ia tak menampik bahwa nama Ganjar Prastowo dalam daftar penerima aliran dana tersebut adalah dirinya. Tapi, dengan tegas ia menyatakan siap mengembalikan uang tersebut secara penuh bila terbukti bersalah.

Nama Ganjar Pranowo kembali menjadi perbincangan. Ganjar diduga terlibat dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Hal ini diungkap mantan politisi Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, saat menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Namun hingga 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum memiliki bukti bahwa Ganjar menerima uang dalam kasus korups e-KTP. Hal ini pernah diungkapkan mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam siniar di kanal YouTube miliknya.

“Dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktiannya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya penyidiknya saya kok, saya lebih tahu,” ujar Novel.

Novel Baswedan sendiri pernah terlibat dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Belakangan, tepatnya pada Januari 2022, Ganjar kembali dilaporkan ke KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Pelaporan ini dilakukan Adhie Massardi dan kawan-kawan dari Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), di tengah isu Ganjar bakal maju dalam Pilpres 2024 dari PDI-P.

Pengamat Politik Ade Reza Haryadi menyebut isu e-KTP berpotensi jadi bahan kampanye hitam untuk menyerang Ganjar Pranowo perlu pada Pilpres 2024 oleh lawan-lawan politiknya. Tapi ia menilai, elektabilitas Ganjar tidak terpengaruh isu tersebut.

“Jika hal tersebut (kampanye hitam) itu tidak ada, maka tidak akan ada dampak berarti terhadap elektabilitas Ganjar. Kalau dilihat besaran hasil survei, saya kira tidak cukup signifikan memengaruhi potensi elektoral Pak Ganjar Pranowo,” ujar Reza, Sabtu (2/9/2023).

Tolak Timnas Israel, Dihujat Warganet

Selain isu keterlibatan korupsi e-KTP yang terus membayangi Ganjar Pranowo, keputusannya menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia pada Piala Dunia U-20 beberapa waktu lalu juga dinilai turut mencoreng nama pria lulusan Universitas Gadjah Mada tersebut.

Sebagaimana diketahui, Indonesia resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 24 Desember 2020 setelah turnamen tersebut batal digelar pada 2021 karena pandemi COVID-19.

Gelombang penolakan Timnas Israel ke Indonesia mengalir deras beberapa pekan sebelum kick-off turnamen. Bersama Gubernur Bali I Wayan Koster, Ganjar Pranowo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dengan tegas menyatakan sikap menolak kedatangan Israel ke Indonesia.

Penolakan Ganjar terus-terusan digoreng media. Muncul anggapan sikap ini diambil Ganjar karena perintah partai tempatnya bernaung, PDI-P. Momen ini juga membuat publik kian yakin bahwa Ganjar cuma petugas partai yang tak kuasa menolak ambisi PDI-P.

Tapi Ganjar menegaskan sikapnya menolak Israel berkaitan dengan amanah konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945, meski pada akhirnya dia meminta maaf kepada Timnas Indonesia U-20 atas pembatalan hak tuan rumah.

Sikap Ganjar yang terang-terangan menolak Israel datang ke Indonesia menurunkan elektabilitasnya jelang Pilpres 2024. Pada April 2023 elektabilitas 26,9 persen dan menempati peringkat kedua, kalah oleh Prabowo Subianto. Padahal pada Februari, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 35 persen menurut laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

“Ada kemungkinan pernyataan Ganjar Pranowo terkait Timnas Israel, sehingga terjadi pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia, menjadi penjelas di balik merosotnya basis dukungan Ganjar,” demikian laporan LSI pada April lalu.

Namun Pengamat Politik Andriadi Achmad mengatakan sebagian besar masyarakat Indonesia cepat melupakan kasus-kasus seperti yang dialami Ganjar Pranowo. Makanya tak heran, meskipun elektabilitas eks Gubernur Jateng itu sempat merosot pasca penolakan Timnas Israel, namanya kini mulai menanjak dan bersaing ketat dengan Bacapres Prabowo Subianto.

“Saat Ganjar menolak Israel, popularitasnya menurun drastis. Elektabilitasnya turun. Tapi setelah beberapa bulan, setelah dideklarasikan, masyarakat cepat melupakan kasus itu,” kata Andriadi kepada VOI.

“Itulah mengapa di Indonesia banyak sekali kasus Caleg mantan narapidana yang berani mencalonkan diri. Karena masyarakat kita mudah melupakan, mudah memaafkan kasus-kasus terdahulu, termasuk kasus Ganjar menolak Israel.”

Dituturkan Andriadi, kampanye Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 akan dimanfaatkan untuk para bacapres merebut hati elektoral.

“Memori masyarakat kita sangat pendek. Saat kampanye nanti menjadi momen penting, selama tiga bulan kampanye itu harus ambil hari masyarakat,” kata Andriadi lagi.