Banjir Jakarta yang Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi dan Pusat
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa untuk mengatasi masalah banjir Ibu Kota Negara, semua bertanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
”Jangan dibeda-bedakan kewenangannya karena ini ibu kota negara, semua bertanggung jawab. Yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan. Ini yang dari dulu. Saya ini kan di PU kan sejak kepala seksi, kepala seksi, kepala subdit, direktur, Dirjen SDA, jadi saya kenal semua dengan Kepala Dinas SDA provinsi. Ketemunya pun di lapangan, pasti di Manggarai jam 2 malam, jam 6 pagi, pasti ketemu kalau pas kondisi hujan begini,” ujar Menteri PUPR dikutip dari laman Setkab, Rabu 26 Februari.
Komitmennya, menurut Menteri PUPR, jangan ada yang duplikasi sehingga pompa mana saja yang datang, itu duluan, karena ini ibu kota negara. ”Itu kan kewenangan, itu hanya untuk supaya sistematika saja tetapi kalau dalam kondisi darurat banjir nah itu kita harus semua bertanggung jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri PUPR menyampaikan bahwa kondisi sungai, Selasa 25 Februari kemarin, yang status siaga 2 hanya di Pintu Air Manggarai dan Karet, yang lainnya masih 4 dan 3.
”Jadi itu kesimpulannya memang drainasenya yang mungkin kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air, intensitas hujannya,” tambahnya.
Kementerian PUPR, menurut Basuki, sekarang sedang membuat pompa yang di Sentiong, jadi di hilir pompa Ancol, dibuat open sekarang ini sehingga kalau air pasang masuk ke sini, makanya Kali Item sekarang banjir.
”Nah ini nanti kami bikin, sudah lelang sekarang, kami bikin pintu sehingga kalau air masuk ke sini kita pompa sehingga air laut sudah enggak bisa lagi masuk. Itu mudah-mudahan tahun depan sudah selesai itu karena masang besar sekali pompanya, saya lupa kapasitasnya tetapi itu pompa banjir yang besar, hampir Rp600 miliar biaya konstruksinya,” tambahnya.
Baca juga:
Kalau yang di Kemayoran, menurut Menteri PUPR, sudah di-review semua drainase sistemnya, termasuk sudah dibesarkan kapasitas untuk Embung Kemayorannya.
”Makanya sekarang yang underpass-nya agak sedikit berkurang, 2,4 meter kan tebalnya, karena sebagian sudah bisa masuk ke Embung Kemayoran kemudian kami pompa. Saya kira yang perlu kita sentuh sekarang adalah memang drainasenya kapasitasnya harus, minimal harus dibersihkan semua,” kata Menteri PUPR.
Selain itu, menurut Menteri PUPR sekarang disiapkan pompa-pompa yang mobile lebih banyak. ”Saya kira. kan saya sudah dengan Pak Erick, Menteri BUMN, saya minta BUMN karya untuk membeli pompa-pompa mobile, menjadi asetnya mereka tetapi pada saat begini kita akan memanfaatkan bersama,” ujarnya.
Pompa-pompa tersebut, menurut Menteri PUPR semua nantinya diserahkan kepada Gubernur sebagaimana jalan nasional agar dapat di-manage dalam satu tangan.
”Pompa-pompa yang dikerjakan oleh APBN itu ada 104 sistem pompa, Pluit, Ancol, Melati, Karet, itu semua APBN, kami serahkan supaya dikelola mereka. Makanya kami tidak mau bangun lagi yang di Kali Item, enggak masalah,” tambahnya.
Soal Banjir Bekasi
Sementara itu, mengenai banjir Bekasi, Menteri PUPR menyampaikan bahwa secara sistem memang belum disentuh, namun dari posisi itu ada Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas di hulunya menjadi Kali Bekasi.
”Jadi kan begini. Ini Kali Cikeas, Kali Cileungsi, masuk ke Bekasi, terus Bendung Bekasi, langsung ke Hulu. Ini baru kami tangani per ruas-per ruas. Tapi kami sudah punya desainnya untuk keseluruhan,” imbuhnya.
Saat ini, menurut Menteri PUPR sedang dilakukan value engineering karena ini dikerjakan oleh konsultan jadi di-review apakah sudah benar, termasuk cost-nya.
”Hitungan pertama konsultan itu Rp4,4 triliun untuk membangun, untuk memperbaiki Kali Bekasi dari hulu sampai hilir, termasuk membangun Bendungan Narogong. Ya ada di sana ada Bendungan Narogong,” sambungnya.
Di atasnya ada perumahan Nusa Indah yang di daerah cekungan, menurut Menteri Basuki, harus direlokasi karena itu memang daerah cekungan. ”Dulu daerah pengambilan galian C tapi katanya dibikin rumahan. Jadi itu cekungan. Jadi ini menurut Bu Bupati Bogor yang sekarang,” kata Menteri PUPR.
Ia mengaku telah meminta Bupati bicara/dialog dengan masyarakatnya. ”Kalau mau direlokasi kami bikinkan rusun/apartemen di sana sehingga mereka pindah itu bisa dipakai untuk pengendalian banjir,” ujarnya.
Saat ini, menurut Menteri PUPR, ada jarak sekitar 6 kilometer yang sudah siap tanahnya untuk dikerjakan. ”Kami dengan Kabupaten Bogor, dengan Kota Bekasi bekerjasama untuk itu, oke. Mudah-mudahan 2-3 tahun selesai semuanya,” ujarnya.