Pelayanan Publik di Pohuwato Gorontalo Tetap Normal Meski Kantor Bupati Dibakar Massa
GORONTALO - Pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, tetap normal usai kerusuhan yang menyebabkan gedung kantor bupati terbakar dan rusaknya kantor DPRD.
"Pelayanan pemerintahan tetap normal. Kami pastikan masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan yang diperlukan," kata Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga saat ditemui di kediaman pribadinya dilansir dari Antara, Minggu, 24 September.
Usai terjadinya kerusuhan, pihaknya langsung mengadakan rapat dengan sekretaris daerah (sekda), para staf ahli dan asisten untuk membicarakan langkah cepat guna menjaga stabilitas pemerintahan.
"Keputusan rapat itu bahwa kami rutin mengunjungi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan seperti sediakala," kata Bupati.
Meskipun saat ini kantor bupati sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Pohuwato telah dirusak dan dibakar para demonstran, menurut dia, tidak akan memengaruhi semangat dan kinerja seluruh jajarannya dalam melaksanakan pelayanan publik.
"Saya bersama Wakil Bupati dan Sekda akan secara rutin mengunjungi setiap dinas. Lewat kunjungan itu, kami instruksikan kepada jajaran agar tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.
Sejak Jumat, pusat pemerintahan atau kantor bupati untuk sementara dikendalikan dari kantor bersama. Hal itu tidak menjadi satu alasan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pemerintahan.
Dalam peristiwa itu tidak ada satu pun dokumen maupun berkas penting yang berhasil diselamatkan karena setibanya di kantor bupati massa aksi langsung bertindak anarkis, mulai dari melakukan perusakan hingga pembakaran.
"Semua dokumen penting lenyap, termasuk program-program pemerintahan yang sementara dijalankan. Sebenarnya sangat berpengaruh dan mengganggu, tetapi secepatnya akan kami benahi kembali," katanya.
Saat ini pihaknya belum bisa memastikan berapa total anggaran untuk membangun kembali kantor bupati yang baru karena saat ini pihak berwenang masih melakukan pendataan maupun penghitungan, berikut dengan total kerugian.
"Untuk gedung dan fasilitas yang rusak, kami akan hitung dahulu semuanya, dan pasti akan dibangun yang baru. Targetnya sesuai dengan kemampuan kami," katanya.
Sebelumnya, pada hari Kamis (21/9) terjadi aksi unjuk rasa oleh ribuan massa yang berujung pembakaran kantor bupati, perusakan kantor DPRD, hingga rumah dinas bupati.
Baca juga:
Aksi anarkis warga diduga dipicu oleh bentuk kekesalan warga penambang emas di wilayah tersebut, yang merasa tidak diperlakukan secara adil oleh salah satu perusahaan tambang emas dalam hal penilaian nominal pemberian ganti untung.