Istana Negara Kebanjiran Sejak Zaman Belanda

JAKARTA - Hujan di Jakarta yang mengguyur sejak Selasa, 25 Februari dini hari hingga pagi, mengakibatkan sejumlah kawasan di Jakarta tergenang. Istana Merdeka pun tergenang air. Namun, dalam beberapa jam, air langsung surut.

Ternyata, kawasan ring satu ini bukan kali pertama kemasukan air luapan sungai. Hal itu sudah melegenda sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. 

1932

Pada awal Januari 1932, di Batavia --Jakarta saat ini-- hujan deras turun berhari-hari. Hujan itu mengakibatkan banjir yang merendam mayoritas daerah Batavia. Banjir bandang itu bahkan menerjang Istana Merdeka atau pada zaman itu disebut Istana Gubernur Jenderal Koningsplein. 

Penduduk Batavia, kata Sejarawan JJ Rizal dalam tulisannya di Tempo edisi 27 Januari 2013, masih melihat banjir lebih kepada klenik. Nama Nyai Roro Kidul santer disebut-sebut ketika banjir datang. Masyarakat kala itu, menganggap banjir sebagai amarah sekaligus peringatan agar penduduk menjaga Sukarno yang pada saat itu kebetulan baru dibebaskan dari penjara Sukamiskin. 

Namun, Anggota Dewan Kota Batavia pada 1919, M.H Thamrin menganggap keadaan itu tidak menguntungkannya. Usahanya bersama Herman van Breen dalam membangun kesadaran bahwa banjir bukan takdir yang tidak bisa dicarikan solusi, terancam sia-sia. Mereka pasrah menerima banjir sebagai kewajaran seraya menghubung-hubungkan kejadian itu dengan mitos. 

Perkara banjir masih menjadi masalah tahunan sejak zaman pemerintah Belanda. Pada 1923 sebenarnya Breen sudah mengajukan pembangunan Kanal Banjir Barat, tapi diabaikan. Sejalan dengan itu masalah penyebab banjir di hulu juga terus bertambah dengan terus berjalannya penggundulan hutan di pegunungan Jawa Barat utara bagian tengah. 

Akibatnya aliran dan alur Ciliwung mengalami perubahan dan gangguan. Sungai-sungai jadi dangkal dan sedimentasi di saluran air Batavia bikin runyam serta boros ongkos perawatan. 

Setelah kemerdekaan, di bawah pemerintahan Sukarno yang merupakan seorang arsitek, ide-ide untuk mengentaskan masalah banjir masih belum menjadi fokus utama pemerintah. Walikota Jakarta periode 1953-1958 Sudiro menyatakan "Tiada biaya untuk menanggulangi banjir."

Sukarno baru bergerak setelah banjir jakarta hebat terjadi pada 1960 dan 1963. Dua tahun setelah itu, Sukarno mengeluarkan keputusan Komando Proyek Pencegahan Banjir (Kopro Banjir). Untuk merealisasikannya, Pemerintah Kota Jakarta mengeluarkan Rencana Induk Pengendalian Banjir 1965-1985. 

1970

Rencana yang dilakukan Sukarno tampaknya belum mampu mengeliminasi masalah banjir. Pada tahun 1970 banjir besar terjadi lagi. Banjir saat itu menurut Restu Gunawan dalam Gagalnya Sistem Kanal (2010) menggenangi daerah-daerah penting yang berdekatan dengan Istana. 

"Listrik seluruh kota padam akibat banjir besar. Genangan air setinggi 20 sentimeter sampai 2 meter," tulis Gunawan. Akibatnya, aliran listrik dipadamkan dan 43 pasien rumah sakit diungsikan. 

Karena pada saat itu hampir seluruh kawasan Monas juga ikut kebanjiran, Presiden kedua RI Soeharto mengadakan peninjauan dengan menggunakan helikopter ke daerah-daerah banjir. 

2002

Banjir besar yang menyasar Istana Merdeka masih terus terjadi hingga era reformasi. Banjir Februari 2002 pernah merendam kawasan Istana Merdeka. 

Menurut Mantan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam tulisannya yang berjudul Evaluasi dan Analisis Curah Hujan Sebagai Faktor Penyebab Bencana Banjir Jakarta (2002), curah hujan yang terjadi sejak tanggal 26 Januari hingga 1 Februari 2002 itu, menyebabkan meluapnya sungai dan saluran drainase. Sehingga hal itu mengundang banjir besar. 

Banjir yang terjadi pada zaman kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (periode 1997-2007) itu menggenangi 42 Kecamatan di Jakarta dengan 168 kelurahan atau 63,4 persen dari seluruh kelurahan yang ada di Jakarta. Luas genangannya mencapai 16.041 hektar atau 24,25 persen dari luas DKI Jakarta. Tinggi banjir kala itu mencapai 5 meter.  

Banyak orang yang menyalahkan penyebab bencana itu karena curah hujan tinggi di kawasan Bogor dan Jakarta. Menurut Sutopo selain karena curah hujan, "Banjir tersebut timbul juga didukung oleh adanya sistem pengelolaan sumberdaya air, khususnya air permukaan yang tidak baik, sehingga kemampuan saluran drainase dan pengendali banjir tidak mampu mengatuskanlimpasan permukaan sehingga terjadi banjir."

2014 dan 2016

Masalah banjir seolah tak pernah alpa menerjang Jakarta. Sampai era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) banjir masih menjadi masalah klasik yang sulit diatasi. 

Mengutip koran Tempo edisi 6 Februari 2014, gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka meluap akibat tingginya intensitas hujan saat itu. Jokowi menyatakan, banjir di sekitar Istana Negara itu lebih disebabkan oleh faktor tingginya intensitas curah hujan yang turun sejak sehari sebelum kejadian. 

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banjir di sekitar kawasan Istana itu tak seharusnya terjadi. Menurutnya, genangan yang terjadi disebabkan oleh penumpukan sampah di setiap gorong-gorong. 

"Harusnya itu tidak mungkin terjadi, karena muka air di pintu-pintu air yang ada rendah," kata Ahok. 

Di tahun-tahun berikutnya yakni 2015 sampai 2016  masalah serupa masih terjadi. Di musim hujan, air kembali mengepung kawasan Istana Merdeka.