Momentum Pengesahan APBN 2024, Sri Mulyani: Ekonomi Berdaya Tahan, Namun PR Masih Banyak

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut baik keputusan DPR yang telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 menjadi undang-undang. Menurut dia, instrumen fiskal terbaru ini berisi sejumlah rencana penting pembangunan nasional.

“Situasi global dan kondisi geopolitik harus menjadi salah satu hal yang mesti diwaspadai. Oleh karena itu pemerintah bersama DPR akan terus melihat dinamika yang terjadi, meskipun dalam tiga tahun terakhir ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang baik,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 21 September.

Menkeu menjelaskan, prestasi ekonomi RI bisa dilihat dari capaian pertumbuhan yang selalu di atas 5 persen dalam tujuh kuartal terakhir. Selain itu, terjaganya inflasi di angka yang relatif rendah menjadi performa tersendiri bagi Indonesia.

“Kita juga bisa lihat dari indikator pembangunan, seperti penurunan pengangguran dan kemiskinan. Namun PR (pekerjaan rumah) masih sangat banyak di tahun 2024 yang merupakan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menkeu bakal memfokuskan APBN tahun depan untuk mendukung transformasi ekonomi, sekaligus mempertahan inklusifitas dan kredibilitas keuangan negara.

“Itu artinya APBN yang memiliki pendapatan negara akan menggunakan sisi belanja untuk berbagai kebutuhan, yaitu mendorong transformasi ekonomi dan memperbaiki indeks pembangunan, terutama pada sisi pembangunan sumber daya manusia,” tegas dia.

Sebagai informasi, konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah terus berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari defisit anggaran yang terus menciut dalam beberapa tahun terakhir.

Pada APBN 2024, defisit anggaran dirancang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2023 defisit tercatat sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 PDB.