Pembicaraan Tingkat I Selesai, RAPBN 2024 Maju ke Sidang Paripurna
JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2024 dalam pembicaraan tingkat I untuk selanjutnya dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Sidang Paripurna tengah pekan ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR dalam proses pembahasan yang sangat konstruktif selama ini.
"Perkenankan kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan maupun para anggota, Badan Anggaran, dan Komisi atas dukungan dan kerja sama selama ini dan di dalam proses pembahasan yang sangat konstruktif," ujarnya dikutip Selasa, 20 September.
Menurut Menkeu, berbagai dinamika dan perubahan prospek perekonomian nasional bahkan global dalam beberapa minggu terakhir membuat APBN tetap dinamis.
"Ini menggarisbawahi bahwa kita menyusun RUU APBN 2024 di dalam situasi ekonomi dan bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak selalu mudah bisa kita proyeksikan," tuturnya.
Menkeu menjelaskan, asumsi makroekonomi yang berubah dari usulan RAPBN pertama adalah soal harga minyak mentah jadi 82 dolar per barel, dan lifting minyak jadi 635.000 barel per hari.
Baca juga:
Sementara untuk postur APBN tetap dengan Rp522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB. Angka itu terbentuk dari pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun dengan belanja negara Rp3.325,1 triliun.
"Juga di dalam belanja non-K/L, pemberian subsidi dan kompensasi terutama dikaitkan dengan daya beli masyarakat dan hari ini kita mendengar dari Panja ada kenaikan untuk anggaran subsidi kompensasi karena adanya perubahan harga minyak di dalam asumsi," imbuhnya.
Lebih lanjut, sang bendahara negara menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengelola situasi ketidakpastian dan dinamika tanpa mengerosi kredibilitas APBN.
"Kami akan bersama-sama dengan seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah akan melihat berbagai pos APBN yang sangat dinamis yang bukan merupakan suatu angka yang sifatnya deterministik atau tetap, namun sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi," tegas dia.