Blak-blakan di Depan DPR, Bahlil Ungkap Tiga Masalah Utama Konflik Pulau Rempang

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada tiga dugaan masalah utama tekait dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terkait dengan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Pertama, kata Bahlil, konflik dipicu oleh kominikasi dan sosialisasi yang belum berjalan baik antara pemerintah daerah (pemda) maupun masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

“Saya punya tim sekarang lagi di lapangan. Ada tiga poin dugaan saya, tapi jangan suuzan, dugaan saya. Pertana karena sosialisasi belum berjalan baik, harus diakui. Itu satu komunikasi yang kurang bagus,” katanya dalam repat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 September.

Karena itu, kata Bahlil, dirinya mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun lansung menyelesaikan konflik yang terjadi di Pulau Rempang ini.

Namun, Bahlil mengaku sebelum terjadi konflik, dirinya pernah mengunjungi Pulau Rempang dan bertemu dengan masyarakat di sana. Hasil dari pertemuan tersebut diketahui sebagian masyarakat sudah tinggal di sana sejak lama, sementara sebagian lainnya baru datang di atas tahun 2004.

“Pada awal Agustus belum kacau begini, saya datang dan menemui warga… Apa yang terjadi di sana? Harus jujur saya katakan sebagian yang rakyat di sana menurut Pemda Batam yang disampaikan langsung oleh camatnya di depan wali kota bahwa benar sebagian saudara-saudara kita ada alas haknya sebagian yang memang secara turun temurun sudah di sana. Tapi tidak bisa kina naifkan juga ada yang baru,” katanya.

Bahlil mengaku juga sempat didemo warga setempat. Namun, kata dia, setelah dilakukan pembicaraan dan mendapat solusi warga mulai menerima kedatangannya.

“Waktu saya turun pun saya sempat ditemui rakyat, ya demo kecil-kecilan lah, tapi saya temui mereka. Tapi baik kok, kalau kita ngomong baik mereka juga baik,” ucapnya.

Kedua, sambung Bahlil, terdapat permasalahan perizinan. Bahlil mengunkapkan di wilayah Rempang pernah dikeluarkan izin untuk enam perusahaan. Tapi setelah diusut, ditemui ada kekeliruan prosedur.

“Aku jujur saja di dalam ini. Izin itu setelah ditenggarai ada terjadi kekeliruan prosedur maka dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua,” katanya.

Ketiga, Bahlil menduga konflik yang terjadi di Rempang ini ada campur tangan pihak asing. Apalagi, pembangunan proyek ini adalah rencana besar pemerintah.

“Dulu waktu zaman BP Batam dibuat untuk menjadi kawasan ini mengimbangi Singapura, apa yang terjadi sekarang? harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana, ada aja ada aja,” ucapnya.

“Ini sudah viral loh ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu (Rempang), viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga, ngapain bule ngurus negara kita. Ada apa di situ?,” sambungnya.