Setujui Anggaran Kementerian PUPR, Ini Permintaan Khusus dari DPR
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyepakati penyesuaian pagu anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp147,3 triliun.
Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp386,3 miliar dari semula sebesar Rp146,9 triliun.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, berdasarkan data yang diterima Komisi V DPR RI dari Banggar DPR RI, Kementerian PUPR mengajukan pagu anggaran untuk TA Anggaran 2024 sebesar Rp146,9 triliun. Namun, Kementerian itu mengajukan perubahan dalam bentuk penambahan gaji sebesar Rp141,2 miliar serta tambahan belanja sebesar Rp245,1 miliar untuk pagu anggaran TA 2024.
"Maka dengan sesuainya angka yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI kepada komisi V DPR RI, kami sahkan RAPBN menjadi APBN untuk tahun 2024," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Gedung DPR RI Jakarta, pada Selasa, 12 September.
Meski begitu, setelah Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp147,3 triliun dan ingin membacakan hasil kesimpulan, ada salah satu anggota DPR yang mengungkap permintaan khusus untuk mitra kerja Komisi V DPR RI, khususnya kepada Kementerian PUPR.
Anggota Komisi V DPR RI tersebut adalah Mulyadi. Anggota Komisi V dari fraksi Gerindra ini meminta Kementerian PUPR meningkatkan kinerjanya agar lebih optimal.
Pasalnya, Komisi V DPR RI telah menyetujui anggaran tambahan untuk penambahan gaji di Kementerian PUPR sebesar Rp141,2 miliar.
"Kami sudah menyetujui untuk kenaikan gaji, khusus untuk kementerian PUPR ada tambahan belanja, indikator kenaikan gaji kami harapkan pesan moralnya adalah juga kenaikan kinerja, jangan sampai kami sudah mengiyakan tetapi kinerjanya belum optimal," ucap Mulyadi.
Pada kesempatan sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang hadir secara virtual menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Komisi V DPR RI.
"Terima kasih (Komisi V DPR RI), jadi kami setuju dengan kesimpulan dan akan mengingat (hal-hal yang disampaikan Anggota Komisi V), khususnya tentang padat karya," tuturnya.
Menteri Basuki mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti hal apa saja yang dikehendaki Komisi V DPR RI dalam beberapa waktu terakhir sebelum ditetapkannya anggaran final untuk 2024.
"Dari Pak Iwan tentang sekolah di IKN. Di sana ada lima sekolah yang sudah survei untuk direnovasi di sekitar IKN. Jadi, kami sudah survei untuk lima sekolah yang akan kami renovasi," ujarnya.
Baca juga:
Berikutnya, lanjut Basuki, Kementerian PUPR juga sudah menindaklanjuti soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua seperti yang diusulkan anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik.
"Untuk Pak Willem yang di DOB, memang program itu akan ditugaskan ke Kementerian PUPR, anggarannya ada di Bendahara Umum Negara (BUN). Sekarang, sudah kami ajukan untuk tahun 2023 sebesar Rp400 miliar dan untuk 2024 ada sekitar Rp4 triliun. Jadi, kami sudah usulkan itu berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ungkapnya.
"Intinya kami terima kasih kepada Komisi DPR DPR RI yang telah bisa menambah anggaran kenaikan gaji kementerian/lembaga di bawah asuhan Komisi V DPR RI," pungkas Basuki.