Alokasi FLPP 2024 Turun dari 220.000 Unit Jadi 166.000 Unit, Ini Alasannya
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR menargetkan alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220.000 unit rumah di 2024.
Meski begitu, hanya sebanyak 166.000 unit rumah yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kementerian) untuk dibiayai tahun depan menggunakan APBN.
Selama lima tahun terakhir, Kementerian PUPR telah merealisasikan FLPP sebanyak 900.000 unit rumah. Namun, jumlah tersebut masih belum juga memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
"Kami optimalkan yang ada, ya, nanti kami coba lihat apakah skema bisa juga kami exercise. Bisa enggak kalau skemanya kami modifikasi, sehingga jumlahnya nambah," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, pada Rabu, 6 September.
Adapun secara total, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 adalah sebanyak 173.251 unit dengan anggaran Rp19,83 triliun.
"Sebesar Rp19 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp0,83 triliun dari dana masyarakat," ujar Herry.
Baca juga:
Angka tersebut terdiri dari 166.000 unit FLPP senilai Rp13,72 triliun, dan 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) pendamping FLPP sebesar Rp0,68 triliun.
Berikutnya, Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk membayar progres yang sudah dijalankan sebelumnya senilai Rp4,6 triliun sebanyak 751.735 unit, dan Rp0,83 triliun untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 7.251 unit.
Sementara itu, ada lebih dari 100.000 unit rumah yang sudah terealisasi dari target sebanyak 220.000 unit rumah, pada 2023 ini.
Adapun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp159,49 miliar dari kebutuhan yang diusulkan Rp206,07 miliar.