Janjikan Pemilu Demokratis, Militer Myanmar Tunjuk Mantan Jenderal Jadi Ketua Komisi Pemilihan Umum
JAKARTA - Rezim militer Myanmar telah mengumumkan pejabat baru dari Union Election Commission (UEC) atau Komisi Pemilihan Umum, untuk mempersiapkan Pemilu setelah kudeta yang menolak hasil Pemilu 8 November 2020 yang dimenangi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dengan telak.
Badan pemilihan Tatmadaw yang baru diangkat terdiri dari enam anggota yang dipimpin oleh Ketua U Thein Soe. Sosok ini diyakini sebagai mantan hakim jenderal pengacara militer yang mengawasi Pemilihan Umum 2010, melansir The Irrawaddy.
Pemilu yang dijalankan junta pada tahun 2010 secara umum dianggap telah memanipulasi suara, untuk memastikan kekuasaan diserahkan kepada wakil politik militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).
Dalam pemungutan suara 2010 itu, mantan komisi besar jenderal U Thein Soe melarang media internasional dan pengamat asing meliput pemilihan tersebut. NLD dan banyak partai pro-demokrasi memboikot Pemilu 2010, dengan alasan hukum dan aturan Pemilu yang tidak adil.
Di antara anggota iterasi baru UEC ini ada sosok U Thaung Tin, pendiri KMD Computer Group. U Thaung Tin pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika di bawah pemerintahan kuasi-sipil U Thein Sein. Penujukkannya ke dalam UEC telah memicu kritik dan desakan memboikot KMD.
Sebelumnya, Kantor Panglima Tertinggi Badan Pertahanan dalam pengumuman yang dikeluarkan setelah kudeta pada Senin 1 Februari lalu, menjanjikan akan menggelar pemilihan yang adil dan bebas. Dan, kekuasaan akan diserahkan kepada partai pemenang
Baca juga:
Untuk diketahui, sejumlah partai politik dan perwakilan