Jokowi Ingatkan Daerah Siapkan Cadangan Pangan Berkaca Kelaparan di Kabupaten Puncak
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya setiap daerah memiliki cadangan pangan untuk mengantisipasi kasus kelaparan di Kabupaten Puncak Papua beberapa waktu lalu.
"Seperti yang terjadi di Papua kemarin, tidak ada stok sama sekali. Karena tidak ada jaringan pangannya, drop dari Jakarta. Tidak bisa seperti itu. Harus daerah memiliki cadangan pangan, apa yang memang perlu cadangkan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Agustus, disitat Antara.
Jokowi menekankan Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, sehingga tidak bisa selalu mengandalkan Jakarta untuk membantu pasokan pangan jika dibutuhkan.
Menurut Presiden, gagal panen yang terjadi di Papua Tengah hingga mengakibatkan warga kelaparan dan berujung meninggal dunia terjadi karena daerah tersebut tidak memiliki stok pangan.
Oleh sebab itu, ia meminta kepala daerah dapat memutuskan komoditas pangan, seperti beras yang dapat disimpan sebagai stok.
"Apa yang memang perlu, cadangkan. Beras cadangan sendiri. Cadangan sendiri enggak ada masalah. Sehingga keputusan kebijakan ada di gubernur, bupati, wali kota memutuskan sendiri," kata Jokowi.
Baca juga:
- Jokowi Bakal Evaluasi LRT Jabodebek Imbas Alami Gangguan Usai Beroperasi
- Polri Petakan Publik Figur Promosikan Judi Online
- Jenazah Relawan Kemanusiaan Dituduh Intel Ditembaki KKB Ditemukan, Kapendam: Korban Murni Sipil
- Sekolah di Kalteng Diminta Tidak Sanksi Drop Out Siswa Narkoba untuk Tuntaskan Pemulihan
Selain itu, Jokowi juga meminta kepala daerah dapat mengoptimalisasi kapasitas fiskal melalui pendapatan daerah untuk mengintervensi pengendalian inflasi.
Hal itu karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi dua hal yang harus dijaga.
Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Bank Indonesia melaporkan inflasi indeks harga konsumen pada bulan Juli 2023 terkendali di angka 3,08 persen atau turun lebih cepat dan kembali ke sasaran di level 3 persen dibandingkan 2022.