Dishub DKI Beberkan Penyebab Banyak Warga Belum Beralih ke Transportasi Umum
JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku masih banyak masyarakat yang belum beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Hal ini tampak dari kemacetan di Ibu Kota yang terus terjadi dan dampaknya adalah tingkat pencemaran udara yang disebabkan dari sektor transportasi tetap tinggi.
Penerapan sistem ganjil genap pada pagi dan sore hari, menurut Syafrin, justru membuat sebagian masyarakat mengakalinya dengan menambah kendaraannya agar bisa terus melintas di kawasan ganjil genap setiap hari.
"Sebagian masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas dan juga kembali ada penerapan ganjil genap, masyarakat menambah kendaraannya," kata Syafrin kepada wartawan, Selasa, 29 Agustus.
Kemudian, Syafrin menyebut masih banyak warga dari daerah penyangga yang berkegiatan di Jakarta menggunakan kendaraan masing-masing.
Tercatat, jumlah kendaraan masuk Jakarta dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebanyak 997 ribu setiap harinya, dengan 77,2 persen menggunakan sepeda motor.
"Memang (pergerakan kendaraan pribadi dari daerah penyangga) yang terbesar itu di 2 kawasan, pertama adalah Depok dan Bogor, itu tertinggi. Kedua dari Bekasi, dan ketiga dari kawasan Tangerang," ungkap Syafrin.
Hal ini, menurut Syafrin, terjadi lantaran transportasi umum massal yang tersedia dalam satu jaringan aglomerasi Jabodetabek selama ini hanya KRL Commuter Line.
"Tapi jika kita melihat jaringan KRL, memang wajar Bekasi hanya ada 1 jaringan, Tangeran ada 2 jaringan, Bogor ada 1 jaringan," tuturnya.
Karenanya, Syafrin berharap dengan mulainya pengoperasian LRT Jabodebek secara komersial bisa meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum dalam berkegiatan di Jakarta setiap harinya.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga akan menambah titik-titik park and ride di kawasan angkutan umum massal untuk memudahkan masyarakat memarkirkan kendaraannya sebelum meneruskan perjalanan menggunakan transportasi umum.
Baca juga:
- DPR Setuju Ide Haji Sekali Seumur Hidup: Kecuali untuk Petugas Pelayan
- Petugas Haji Meninggal Saat Tugas, Menag Yaqut Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp183 Juta
- Menko PMK: Kajian Khusus Disiapkan terkait Wacana Haji Satu Kali
- Miliki Dokumen Transfer Perbankan, Tersangka Korupsi Pengelolaan Perusda Sumbawa Barat Siap Bongkar Aliran Dana
"Yang harus didorong adalah kami akan koordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk penyediaan lokasi-lokasi park and ride. Sehingga masyarakat yang ada di kawasan itu tidak harus menggunakan kendaran pribadi, mereka parkir dan ride dengan angkuran massal," imbuhnya.