Heru Budi Minta PNS DKI Beli Motor Listrik, PKS: Kebijakan yang Aneh
JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin tak sependapat dengan imbauan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang meminta PNS Pemprov DKI eselon IV ke atas untuk membeli sepeda motor listrik dengan sistem kredit atau cicilan.
Suhud memandang, hal ini justru mengakibatkan jumlah kendaraan di Ibu Kota semakin bertambah. Dampaknya, kemacetan menjadi semakin parah.
"Saya kira itu kebijakan yang aneh. Salah satu permasalahan di DKI Jakarta itu kemacetan yang disebabkan oleh tak terkendalinya jumlah kendaraan," kata Suhud kepada wartawan, Jumat, 25 Agustus.
Suhud menegaskan, mengatasi masalah polusi di Jakarta dengan menambah jumlah kendaraan dari imbauan pembelian kendaraan listrik sama saja menyelesaikan satu masalah namun menambah masalah yang sudah ada.
"Jumlah ASN di DKI Jakarta 51.714. Ditambah dengan pegawai PPPK 6.395. Bayangkan jika sebagian dari mereka nyicil mobil atau mobil listrik baru. Akan menambah jumlah kendaraan yang memenuhi jalan di Jakarta," ungkapnya.
Sebelumnya, Heru Budi meminta para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta eselon IV ke atas untuk membeli sepeda motor listrik dengan sistem cicil menggunakan tunjangan transportasi yang diterima setiap bulannya.
Hal ini diungkapkan Heru agar para anak buahnya bisa berkontribusi untuk ikut meningkatkan kualitas udara Jakarta dengan tak menggunakan kendaraan BBM yang menjadi salah satu sumber polusi.
"Diimbau. Mereka (PNS eselon IV ke atas) kan sudah ada uang transport. Dibeliin, cicil dong motor listrik," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 24 Agustus.
Sementara itu Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebut, rata-rata besaran tunjangan transportasi eselon IV ke atas mencukupi untuk membeli sepeda motor bertenaga listrik.
Baca juga:
- Survei Jagoanya Anies Selalu di Bawah, Suya Paloh Tak Percaya
- Anies Klaim Survei Internal Menang Telak Dibanding Ganjar dan Prabowo tapi Angkanya Rahasia
- Elektabilitas Anies Kalah dari Ganjar-Prabowo, Demokrat: Segera Deklarasi Cawapres, Jangan Ditunda!
- Kejagung Bahas Rencana Eksekusi Ferdy Sambo ke Penjara
"Teman-teman (eselon IV ke atas) kan punya kemampuan. Jadi, uang itu bisa digunakan sebagai cicilan untuk membeli kendaraan yang berbahan bakar baterai. Diberikan sebagai pengganti dari penyediaan kendaraan dinas operasional," ungkap Sigit.
"(Besaran tunjangan) Rp6,5 juta per bulan," lanjut dia.