Soal Divestasi Vale, Menteri BUMN Dorong Kementerian ESDM Buat Aturan yang Untungkan Semua Pihak
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan terkait divestasi saham PT Vale (INCO) dirinya telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan aturan yang menguntungkan semua pihak.
"Kita punya kesepakatan hari ini kita dorong Kementerian ESDM buat policy yang baik untuk semua. Alhamdulillah beliau sangat mendukung dan kebijakan di beliau. Kita tunggu saja," ujar Erick kepada media di Jakarta, Senin 14 Agustus.
Ia juga meminta adanya kebijakan yang transparan dalam proses divestasi saham Vale yang hingga saat ini dalam proses negosiasi antar MIND ID dengan Vale. Ia mencontoh peralihan saham PT Freeport beberapa tahun lalu yang secara resmi dicaplok perusahaan holding tambang BUMN MIND ID. Untuk itu Erick juga mengharapkan transparansi yang sama dalam divestasi Vale ini.
"Tentu Freeport yang kerja sama internasional dan BUMN itu harus relinquish (melepas saham) lalu juga dari private sector banyak pemilik tambang juga relinquish tentu ya. Harus ada transparansi kebijakan," lanjut Erick.
Erick menegaskan jika divestasi yang dilakukan ini bukan karena dirinya anti asing melainkan sudah merupakan aturan.
"Mohon maaf bukan saya anti dengan investasi asing ini kan policy. Harus relinquish. Kita harus ada transparansi kebijakan," lanjut Erick.
Ia juga berharap proses divestasi saham ini segera rampung dalam waktu dekat.
"Itu proses B2B ya kita harapkan bisa rampung sesegera mungkin. Angkanya berapa kita ikut saja," beber Erick.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Holding BUMN Pertambangan MIND ID Hendi Prio Santoso mengungkapkan jika divestasi saham Vale akan berbeda dengan divestasi PT Freeport Indonesia. Hendi menegaskan jika pihaknya kekeuh ingin menjadi perusahaan pengendali.
Baca juga:
"Beda (dengan Freeport) karena kita harus jadi pengendali itu sudah mandatnya pemerintah," ujarnya kepada media, Senin 14 Agustus.
Hendi mengaku pede menjadi pengendali lantaran mendapat dukungan dari pemerintah. Selain itu alasan dirinya ingin menjadi pengendali adalah karena pemngembangan tambang Vale dinilai masih kurang.
"Karena kita ingin memastikan pengembangan terjadi. Pengembangan dari sisi potensinya karena selama ini kan sejak 2014 pengembanganya kalau meng-quote pak menteri kan kurang," imbuh Hendi.
Hendi menambahkan jika hingga saat ini pihaknya bersama Vale masih melakukan negosiasi dan pembahasan terkait divestasi tambang ini. Ia juga menyebut hingga saat belum bisa dipastikan jika Vale akan melepas 14 persen sahamnya untuk Indonesia.